Fadli Sangsi Percepatan Revisi UU Terorisme Melenyapkan Teroris

Whisnu Mardiansyah    •    Selasa, 15 May 2018 19:57 WIB
revisi uu terorisme
Fadli Sangsi Percepatan Revisi UU Terorisme Melenyapkan Teroris
Wakil Ketua DPR Fadli Zon/MI/Susanto

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai aksi teror di Surabaya sama sekali tak berkaitan dengan mandeknya pembahasan revisi UU tentang Terrorisme. Rampungnya revisi UU tersebut dianggap tak bisa mengikis jumlah teroris.

"Terus apakah nanti kalau sudah ada UU disahkan tidak ada lagi teroris?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Mei 2018.

Fadli menuding pihak-pihak yang menganggap munculnya teror karena UU tak mengakomodasi tindak pencegahan, keliru. Polisi sudah memilki landasan hukum pemberantasan terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Bukan terorisme ini terjadi karena UU-nya belum selesai. Ini otaknya dimana? Terorisme ini adalah kejahatan extraordinary yang harus kita hadapi bersama. Undang-Undangnya sudah ada," beber Fadli.

Baca: Lagi, Empat Terduga Teroris Ditangkap di Jatim

Politikus Partai Gerindra itu justru menuding pemerintah gagal memberikan rasa aman terhadap warga negara. Pemerintah tak seharusnya mengancam menerbitkan Perppu.

"Saya kira ini cara berpikir kita harus kita benahi lah. Pemerintah telah gagal melindungi warga negaranya terkait rentetan aksi teror di Surabaya," ucap dia.

Desakan mempercepat pembahasan revisi UU tentang Terorisme datang dari berbagai pihak. Teror beruntun yang terjadi dianggap cukup mendorong percepatan pengesahan.

Baca: Eks Kepala BAIS Petakan 9 Pemicu Aksi Teror

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memandang aparat perlu diberi keleluasaan agar kejadian serupa tak terulang.  Aparat harus harus bergerak cepat. Sayangnya, pencegahan tersandung UU yang tak memungkinkan polisi menindak terduga teroris.

"Kita baru bisa bertindak kalau mereka melakukan aksi atau jelas ada barang bukti. Nah, kita ingin lebih dari itu. Salah satunya, misalnya institusi menetapkan JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan JAT (Jamaah Ansharut Tauhid) organisasi teroris. Setelah itu ada pasal yang tergabung dalam organisasi teroris dapat dilakukan proses pidana," jelas Tito di Mapolda Jatim, Minggu, 13 Mei 2018.

Baca: Terjadi Baku Tembak Teroris dan Densus 88 di Surabaya

Teror terjadi di sejumlah titik sejak pekan lalu. Aksi diawali dengan perlawanan narapidana terorisme di rumah tahanan cabang Salemba, Mako Brimob, Depok, Rabu, 9 Mei 2018. Peristiwa itu menggugurkan lima polisi dan satu narapidana teroris.

Polisi berhasil menumpas serangan itu dengan pendekatan lunak pada Kamis, 10 Mei 2018. Sebanyak 155 narapidana terorisme menyerah.

Baca: Satu Terduga Teroris Tewas Dalam Baku Tembak

Minggu 13 Mei 2018, publik dikagetkanserangan teror di Surabaya. Tiga gereja dibom satu keluarga terduga teroris. Belasan orang tewas dan puluhan luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pada malam hari, ledakan juga pecah di dua titik di Sidoarjo, Jawa Timur.

Senin, 14 Mei 2018, sebuah bom meledak di depan Mapolrestabes Surabaya. Bom terlihat dibawa kendaraan roda dua. Pengebom meledakkan bom ketika polisi memberhentikan kendaraan mereka yang mencoba memasuki gerbang gedung.


(OJE)