Komisi I DPR Menunda Rapat Pembahasan Anggaran Pertahanan

Ilham wibowo    •    Senin, 10 Oct 2016 13:19 WIB
tnipertahananapbn 2017
Komisi I DPR Menunda Rapat Pembahasan Anggaran Pertahanan
Gedung DPR. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR RI menunda rapat kerja pembatasan anggaran pertahanan bersama sejumlah kementerian. Rapat ditunda lantaran Menteri Keuangan RI Sri Mulyani batal hadir.

"Karena Menteri Keuangan tidak hadir, maka rapat ditunda sampai waktu yang belum ditentukan," kata Anggota Komisi I Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Agenda ini dihadiri Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono.

Syarif menuturkan, bila tak tertunda, agenda rapat seharusnya membahas pandangan Komisi I terkait pemotongan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI dalam APBN 2017.

"Seyogyanya tidak perlu dilakukan (pemotongan), kita harus dukung agar postur anggaran dinaikan. Ternyata kemarin mengalami pemotongan, itu tidak boleh terjadi. Sebenarnya kita masih perlu meningkatkan MEF (Minimum Essential Force) untuk TNI, supaya kita disegani," kata politikus Demokrat itu.

Komisi I DPR hari ini dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kementerian Peratahan dan TNI serta sejumlah kementerian lainnya. Rapat kali ini membahas perihal anggaran pertahanan dan permasalahan tanah serta Rumah Dinas TNI.

(Baca juga: Pemerintah Didesak tak Potong Anggaran Pertahanan)

Agenda rapat kerja yang dilaksanakan tertutup ini berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. "Nanti kita sampaikan tanggapan-anggapan soal anggaran pertahanan," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan.

Alokasi anggaran untuk sektor pertahanan tahun anggaran 2017 rencananya akan dibatasi. Menurut Menhan, alokasi dana yang akan dibelanjakan mengacu pada rencana prioritas kebutuhan.

"Yang sudah ada kita sempurnakan. Misalnya pesawat terbang yang tidak lengkap, misalnya peluru kendali lah apa segala macem dilengkapi. Kendaraan di darat yang tidak ada komunikasi itu dilengkapi. Kemudian yang sudah terlalu tua itu diganti. Itu prioritas ya," ujar Menhan.


Sejumlah prajurit Korps Marinir mempersiapkan meriam Howitzer 105 mm material tempur Korps Marinir yang akan dilibatkan dalam latihan Armada Jaya XXXIV/2016 di Dermaga Madura Ujung Koarmatim, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/9/2016). Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembatasan alokasi anggaran Kemhan untuk APBN tahun anggaran 2017 belum difinalisasi. Kemen PUPR masih memakai alokasi dana tahun anggaran sebelumnya untuk agenda pembangunan yang diprioritaskan.

"Kami masih mendapatkan Rp105,6 triliun. Jadi masih pakai alokasi itu yang diprioritaskan. Sidang kabinet terakhir belum ada," kata Basuki.

Basuki mengklaim, penyerapan anggaran yang diterima Kemen PUPR terserap dengan baik. Penyerapan kementeriannya di atas rata-rata nasional.

"Ini laporan Bu Menteri Keuangan, penyerapan anggaran tahun 2016," kata Basuki.

 


(MBM)