Menteri Siti Laporkan Perkembangan Perhutanan Sosial ke Presiden

Misbahol Munir    •    Senin, 20 Mar 2017 14:39 WIB
kehutanan
Menteri Siti Laporkan Perkembangan Perhutanan Sosial ke Presiden
Menko Polhukam Wiranto (kanan) berbincang dengan Menteri LHK Siti Nurbaya (tengah) dan Kepala BNPB Willem Rampangilei (kedua kiri) sebelum mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Sen

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya melaporkan perkembangan program perhutanan sosial kepada Presiden Joko Widodo.

"Banyak yang dilaporin, salah satunya soal perhutanan sosial. Bapaknya (Presiden) tanya progresnya gimana, persoalan di lapangan seperti apa," kata Siti Nurbaya usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin 20 Maret 2017.

Siti mengatakan, Presiden menginginkan implementasi program perhutanan sosial dipercepatn. Program ini akan kembali dirapatkan dalam Rapat Terbatas Kabinet yang akan dilaksanakan Selasa 21 Maret besok.

"Karena menyangkut beberapa kementerian, maka akan dirapatkan besok," paparnya.

Program perhutanan rakyat, lanjut dia, sebenarnya sudah ada dalam kebijakan pemerintah sebelumnya, yakni sejak 2007. Namun, aturannya belum jelas.

"Belum 'firm' itu artinya konsepnya seperti apa, dukungannya bagaimana, pemerintahnya ngapain, pemdanya ngapaian, dari dulu itu nggak ada. 2007 begitu aja," ujar Siti.

Karena itu, pada 21 September 2016, kata Menteri Siti, Presiden telah menetapkan kebijakan perhutanan sosial, termasuk hutan adat. Dengan ditetapkan kebijakan perhutanan sosial ini maka implementasnya harus segera dimulai dan tidak boleh lagi dalam melangkah.

"Langkahnya harus sistematis dan progresnya harus kelihatan," kata mantan Sekjen MPR RI ini.

Siti mengungkapkan, sejak 2007 hingga 2017 sudah ada MoU dan izin yang dikeluarkan sebanyak 825 ribu hektare, di mana pada 2015 seluas 130 ribu hektare, 2016 seluas 100 ribu hektare dan dua bulan awal 2017 seluas 178 ribu hektare.

"Tetapi kan persoalannya bukan luas saja, kualitasnya seperti apa, formatnya bagaimana dan juga kaitan dukungan financial buat hutan rakyat. Bagaimana format hubungannya dengan hutan antara tanaman rakyat, developer atau industri yang melakukan itu," kata dia.

Hal itu pula, kata Siti, yang dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi dan akan dibahas dalam Ratas Kabenet Selasa 21 Maret besok.


(MBM)