Proses Hukum Kasus Radikalisme Kerap Dilupakan

Husen Miftahudin    •    Kamis, 18 May 2017 22:31 WIB
nkri
Proses Hukum Kasus Radikalisme Kerap Dilupakan
Guru Besar UIN Komaruddin Hidayat. Foto: MI/Sumaryanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Komaruddin Hidayat menilai, tidak ada ketegasan hukum terkait radikalisme di Indonesia. Pemerintah seakan membiarkan sehingga tenunan kebangsaan mulai robek di berbagai sisi.

"Ini karena tindakan pemerintah tidak tegas. Tindakan hukum radikalisme dibiarkan saja oleh pemerintah. Kan itu sudah ada dari dulu-dulu," ujar Komaruddin memaparkan kepada Metrotvnews.com, Kamis 18 Mei 2017.

Robeknya tenunan kebangsaan, jelas dia, akibat ekses pilkada DKI. Sebelum merajalela, ekses itu seharusnya diselesaikan terlebih dahulu pemerintah sehingga tidak menjalar ke daerah-daerah lain di Indonesia.

"Pemerintah membiarkan sehingga memberatkan anak cucu karena pemerintah itu tidak mau mengambil risiko," ungkap Komaruddin.

Tindakan radikalisme, seharusnya ditegakkan dengan hukum. "Kita kembali ke konstitusi, tegakkan hukum," tegas Komaruddin.

Baca: Kapolri Berharap Ramadan Dapat Mendinginkan Suasana

Robeknya tenunan kebangsaan bermula usai vonis penjara dua tahun yang dijatuhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Aksi saling demo antara pendukung dan kontra Ahok menjalar ke beberapa daerah, tak hanya Ibu Kota.

Di Manado, Sulawesi Utara, ratusan masyarakat menolak kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri dianggap berperan besar dalam sikap-sikap intoleran yang terjadi di Indonesia.

Baca: Aparat Desa Diminta Solid Pertahankan Pancasila

Demo berbau SARA juga terjadi di Aceh yang menolak kehadiran Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis. Aksi digelar terkait video pidato politik Cornelis yang dianggap provokatif terhadap ulama. Cornelis juga diduga mengusir dan memulangkan paksa seorang ulama Front Pembela Islam (FPI).


(OGI)