RUU SDA tak Jamin jadi Solusi Penanggulangan Bencana

Lis Pratiwi    •    Kamis, 18 May 2017 18:49 WIB
ruu dpr
RUU SDA tak Jamin jadi Solusi Penanggulangan Bencana
Pengunjuk rasa dari Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia membawa poster saat memperingati hari Air Sedunia di depan Gedung BUMN, Jakarta, Rabu (22/3/2017). Foto: Antara/Atika Fauziyyah

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar Ekonomi Lingkungan dari Universitas Indonesia (UI), Maria, mengatakan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang dicanangkan DPRD tidak dapat menyelesaikan masalah bencana di Indonesia.

"Kalau dibilang ada peluang, ada. Tapi apakah ini akan menyelesaikan masalah, adalah tidak," ujar Maria dalam Diskusi Publik bertema Kelola Air Cegah Bencana Berkelanjutan di Jakarta Barat, Kamis 18 Mei 2017.

Yang menarik dari Undang-Undang ini menurut Maria, adalah perihal supply (penawaran) dan demand (permintaan). Peraturan itu dinilai hanya membicarakan permintaan, tapi sama sekali tidak membahas penawaran.

Maria tidak melihat adanya kaitan soal kebencanaan yang dibahas di dalamnya. Sebab, bahasan mengenai air sendiri hanya sebatas bagaimana cara membaginya sebagai sumber daya yang disediakan alam dan tidak dapat diciptakan.

"Karena intinya air itu ada, lalu bagaimana cara membaginya, itu aja. Siapa yang menciptakan, tidak ada, tidak dibahas sama sekali," tambahnya.

Maria menanggapi positif tindakan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Menurutnya pencabutan UU itu adalah hal bagus, namun revisinya sangat tidak bagus.

Dia juga mengatakan saat ini masyarakat dan lembaga yang fokus pada tata kelola air berpeluang masuk lebih dalam, dan mencermati
rancangan undang-undang yang baru. Sebab peraturan sebelumnya tidak membawa perubahan.

Peningkatan ekonomi juga dilihat Maria berdasarkan perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, keduanya merupakan pemilik hak atas properti air yang dapat memberikan kepada semua pihak sesuai peraturan.

Jadi jika dilihat ada tidaknya peluang untuk mengatasi masalah dari RUU SDA, menurut Maria tergantung bagaimana masyarakat berupaya masuk dalam ranah atau substansi undang-undangnya.


(MBM)