Nasib Ruang Pimpinan DPD di Tengah Dualisme Kepemimpinan

Husen Miftahudin    •    Rabu, 19 Apr 2017 07:28 WIB
dpd
Nasib Ruang Pimpinan DPD di Tengah Dualisme Kepemimpinan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar poster di depan pimpinan sidang dalam rapat paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4). MI/Susanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Dualisme kepemimpinan yang terjadi di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus berlanjut. Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan GKR Hemas masing-masing mengklaim bahwa kepemimpinan mereka yang sah.

Ruang rapat dan ruang pimpinan DPD pun diperebutkan. Masing-masing kubu menggelar rapat Panitia Musyawarah (Panmus), sehingga mereka saling tuding-menuding rapat tersebut ilegal.

OSO menggunakan ruang rapat Panmus di lantai 8 Gedung DPD, namun disebut ilegal karena menggelar tanpa memenuhi kuota forum (kourom). Sementara rapat Panmus kubu Hemas disebut ilegal karena tidak menggelar rapat di tempat yang seharusnya.

Kubu Hemas menyebut Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto tidak netral karena mengunci ruang rapat Panmus yang ada di lantai 8. Karena terkunci, Hemas dan barisannya terpaksa menggelar rapat di ruang Samithi, Gedung Nusantara V.

Saat mencoba menelusuri ruang rapat dan ruang pimpinan DPD di lantai 8, Metrotvnews.com dicegat pamdal. Karena tidak ada kegiatan, ruang rapat dan ruang pimpinan steril dari pewarta.

Begitu pula ketika menghubungi Sekjen DPD Sudarsono. Dia ogah mengangkat telepon meski Metrotvnews.com mencoba berkali-kali.

Setali tiga uang dengan barisan kedua kubu. Nono Sampono dari kubu OSO dan Farouk Muhammad dari barisan Hemas ogah angkat bicara terkait dualisme kepemimpinan di DPD. Mereka enggan mengangkat telepon.

Seperti diketahui, gonjang-ganjing DPD bermula saat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan atas perkara uji materi peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib (Tatib) terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. MA mengabulkan gugatan para pemohon dan mencabut peraturan tersebut.

Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 salah satu poinnya adalah pemotongan masa jabatan pimpinan DPD, dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Oleh karena MA mengabulkan gugatan, maka masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun.

Dalam sidang paripurna DPD yang digelar 4 April 2017, seharusnya Sekjen DPD membacakan putusan MA soal masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun. Namun karena tak dibacakan, akhirnya DPD memilih pimpinan baru sesuai hasil kesepakatan rapat paripurna sebelumnya.

Dalam memilih pimpinan baru itu, OSO terpilih menjadi Ketua DPD RI secara aklamasi. Pun menetapkan Damayanti Lubis dan Nono Sampono sebagai Wakil Ketua DPD RI mendampaingi OSO.

Kubu Hemas menilai jabatan OSO sebagai Ketua DPD ilegal karena tidak menaati aturan hukum dan tata tertib. Menurut Hemas, kubunya sudah melaksanakan apa yang diminta MA dalam menjalankan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 terkait penambahan masa jabatan pimpinan menjadi lima tahun.

"Karena kita harus tetap taat pada hukum kami sudah harus menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh MA," ungkap Hemas.


(DRI)