Usul Hak Angket tak Hanya untuk Kasus Rekaman Miryam

Husen Miftahudin    •    Kamis, 20 Apr 2017 15:38 WIB
korupsi e-ktp
Usul Hak Angket tak Hanya untuk Kasus Rekaman Miryam
Anggota Komisi III DPR--Antara/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana penggunaan hak angket bukan hanya soal rekaman kesaksian Miryam ketika diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hak angket DPR juga digunakan untuk mengetahui Laporan Hasil Kepatuhan Tahun 2015 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPK.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebut dalam Laporan Hasil Kepatuhan tersebut BPK menyampaikan temuan kepada DPR. Dalam pengelolaan anggaran, BPK setidaknya menemukan tujuh indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

"Ini menjadi bagian dari rencana hak angket yang diinisiasi oleh Komisi III," kata Arsul, politikus PPP itu, di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 20 April 2017.

Baca: Hak Angket Bentuk Intervensi DPR ke KPK

Laporan Hasil Kepatuhan BPK itu terkait anggaran beasiswa pendidikan, anggaran bantuan hukum Abraham Samad, pembangunan Gedung KPK dan lainnya. "Ada tujuh poin. Kita dalami dengan menganut asas praduga tidak bersalah," tegas Arsul.

Alasan lain pengusulan hak angket adalah soal dugaan kebocoran informasi di KPK. Seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dia menyebut surat-surat dakwaan telah dibocorkan terlebih dahulu. "Siapa yang membocorkan, bisa juga pihak lain," ungkap Arsul.

Dalam rapat kerja antara Komisi III dengan KPK kemarin, seluruh fraksi tak keberatan terhadap penggunaan hak angket. Yang ada hanya beberapa fraksi yang harus mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan pimpinan fraksinya. "Pengajuan hak angketnya, kan DPR sebelum reses punya waktu satu minggu," tutur Arsul.

Hak angket akan diajukan kepada pimpinan DPR untuk dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus). Kalau disetujui akan dibawa ke rapat paripurna. "Untuk ditanyakan ke seluruh anggota DPR apakah penggunaan hak angket ini bisa disetujui atau tidak," terangnya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan, usulan hak angket dari Komisi III harus disampaikan kepada pimpinan DPR. Syarat pengajuan lebih dari 20 anggota DPR, dan minimal dua fraksi. "Kita tinggal hak tersebut disetujui atau tidak," kata Agus.


(YDH)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA