RUU Penyadapan Bakal Ditekel Pansus

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 15 Sep 2017 14:54 WIB
penyadapan
RUU Penyadapan Bakal Ditekel Pansus
Anggota Komisi III DPR M Nasir Djamil. Foto: Antara/Rahmad

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil mengatakan pihaknya belum mendiskusikan lebih lanjut terkait penyusunan RUU Penyadapan. Dan, kalaupun jadi disusun lebih lanjut, RUU Penyadapan kemungkinan dibahas panitia khusus (pansus) bukan komisi.

"Kenapa? Karena ada banyak institusi yang menggunakan alat sadap," kata Nasir kepada Metrotvnews.com, Jumat 15 September 2017.

Politikus PKS ini membeberkan sejumlah instansi yang memiliki kewenangan untuk menyadap, yakni Badan Intelijen Negara Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional.

"Jadi, perlu diatur regulasinya agar tak tumpang tindih, tidak melanggar HAM, tidak disalahgunakan. Dan terpenting penyadapan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi," kata dia.

Baca: Kapolri: Penyadapan oleh Polri Memiliki SOP Ketat

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan akan mengambil inisiatif membuat RUU Penyadapan. Inisiatif itu dilakukan lantaran menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, penyadapan harus diatur UU khusus.

"Komisi III DPR sudah menunjuk Arsul Sani dari Fraksi PPP sebagai penanggung jawab penyusunan RUU ini. Kami akan segera mengundang berbagai pendapat akademisi untuk penyusunan RUU karena penyadapan bukan hanya hak KPK," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Bambang memperkirakan akhir tahun ini akan tergambar draf RUU Penyadapan dan pada 2018 akan mulai dibahas. Bambang menargetkan RUU Penyadapan ini rampung maksimal pada akhir masa jabatan periode DPR 2014-2019.


(UWA)