Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrat tegas mengusulkan presidential threshold (PT) sebesar 0 persen. Usulan ini lantaran Pemilu 2019 berlangsung serentak.
"Kalau pemilu (legislatif) dulu itu kan berdasarkan hasil pemilu. Sekarang dasarnya apa? Jadi lebih bagus 0 persen saja," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.
Syarief menilai, jika PT-nya selain 0 persen seolah menebak. Karena, lanjut Syarief, tidak ada dasarnya. Termasuk usulan PKB sebesar 5 persen yang diklaim jalan tengah.
"Ini bukan soal jalan tengah. Tetapi, harus ada dasarnya. Ya kan," ujar dia.
Syarief mengakui calon presiden dan wakil presiden dapat diusulkan satu atau gabungan partai politik. Namun, dalam aturan itu, tidak dijelaskan soal PT.
Syarief menegaskan, dengan PT 0 persen, akan muncul calon presiden alternatif. Maka dari itu, Demokrat berambisi agar PT 0 persen disepakati bersama. "Jadi, Demokrat 0 persen saja lah," ujar dia.
Usulan ambang batas pencalonan presiden:
- 0%
- 20% perolehan kursi atau 30% perolehan suara
- 20% perolehan kursi atau 25% perolehan suara
(UWA)
KPU: Pasal Verifikasi Parpol Lebih Krusial dari Presidential Threshold
Terdapat dua pasal yang dianggap krusial di UU Pemilu. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai bahwa pasal mengenai verifika…
Menengok Kembali Perjalanan Penyusunan UU Pemilu
UU pemilu akhirnya diteken Presiden sebagai dasar dan acuan pemilu serentak 2019. UU yang terbentuk untuk menjadi acuan tahapan po…
Undang-undang Pemilu sudah diundangkan dengan Nomor 7 Tahun 2017.
Tanpa tanda tangan Presiden pun UU Pemilu bisa diundangkan bila telah 30 hari disahkan.
Mendagri Sebut UU Pemilu Rampung Dalam Waktu Dekat
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan UU Penyelenggaraan Pemilu sudah resmi digunakan pada bulan ini. Perundangan telah di…
Perbaikan yang diajukan pemerintah ke DPR beserta catatan-catatan berpotensi menghilangkan dan menambahkan pasal-pasal tertentu. Â…
Berniat Nyapres, Rhoma Irama Gugat UU Pemilu
Berniat maju di Pemilu 2019, Rhoma Irama yang merupakan artis sekaligus Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) mengajukan gug…
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, …
Rancangan UU tersebut diyakini bisa segera disahkan.
Pemerintah hanya ingin berhati-hati dalam mengundangkan UU yang sudah diketok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Juli 2017.
Jika seorang wanita sudah siap hamil, maka ia perlu memperhatikan nutrisi makanan yang dikonsumsi.
Tak sedikit orang mengeluh gaji bulanan seperti hanya menumpang lewat di rekening tabungan. Di sinil…
Pimpinan Dewan masih bisa mengambil keputusan meski tanpa Novanto. Â
Jabatan Masinton digantikan Eddy Kusuma Wijaya.
KPK kembali menolak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus Hak Angket KPK.
Ia menegaskan urusan itu tak berada di domainnya sebagai Kepala Negara. Â
Delegasi Indonesia diminta bersuara lantang di Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis 21 September 2017.
Presiden Joko Widodo memiliki banyak hal yang ingin dia bagikan melalui media sosial.
Kasus yang ada sekarang ini diyakini menjadi pelecut bagi kader-kader Golkar di akar rumput.
Presiden Joko Widodo ingin startup dipermudah tanpa dihalangi aturan yang berbelit-belit.
Sekjen DPR Achmad Djuned mengatakan bahwa gedung Nusantara I DPR dalam kondisi tidak layak.
Gatot Nurmantyo menegaskan isu pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden 2019 tidak benar.
Kubu Novanto optimistis hakim mengabulkan gugatan terhadap KPK atas penetapan tersangka p…
