Golkar Antisipasi Manuver Politik Kader

Ilham wibowo    •    Selasa, 18 Jul 2017 12:26 WIB
korupsi e-ktp
Golkar Antisipasi Manuver Politik Kader
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Foto: MTVN/Desi

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Golkar mengatisipasi adanya manuver politik setelah KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik (KTP-el).
 
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, Novanto akan menjalani proses hukum. Agung meminta semua pihak mengedepankan praduga tak bersalah.
 
Mari kita hargai demokrasi berdasarkan proses hukum yang ada, tidak liar," kata Agung di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa 18 Juli 2017.

Baca:Kader Golkar Diminta tidak Panik
 
Agung mengatakan, proses hukum tersebut ada mekanisme tersendiri. Novanto berhak menjabat hingga keputusan hukum bersifat inkrah. Agung meminta jabatan Novanto tidak diperdebatkan.
 
"Saya minta jangan gunakan momentum ini untuk memuaskan kehendak hati, syahwat politk. Mau merebut posisi ketua DPR, merebut posisi ketua Golkar," kata Agung.
 
Kasus hukum yang menimpa Novanto dinilai hal biasa. Agung mengatakan, nasib Novanto bisa menimpa ketua umum partai lain.
 
"Mari kita hormati hukum, kalau belum waktunya jangan dipaksa turun nunjuk ini dan sebagainya. Ini baru proses, kita menganut asas praduga tak bersalah," kata Agung.
 
Baca: Miryam Mengaku tak Pernah Menyebut Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik setelah mencermati fakta persidangan.
 
Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya terhadap jabatannya. Sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun.
 
Novanto dijerat Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(FZN)