PKB Pertimbangkan Koalisi Kerakyatan dengan Syarat

Whisnu Mardiansyah    •    Senin, 18 Jun 2018 10:53 WIB
pilpres 2019pemilu serentak 2019
PKB Pertimbangkan Koalisi Kerakyatan dengan Syarat
Wasekjen PKB Jazilul Fawaid (tengah)/MI/Susanto

Jakarta: PKB mempertimbangkan bergabung dengan koalisi kerakyatan gagasan Partai Demokrat. Namun, bergabungnya partai pimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu tak gratis.

"Jika PKB ditawarkan jadi pimpinan koalisi dan Cak Imin jadi capres, boleh kita pikirkan," kata Wasekjen PKB Jazilul Fawaid kepada Medcom.id, Senin, 18 Juni 2018.

Jazilul memandang konsep koalisi kerakyatan belum jelas. Figur yang bakal diusung dan tujuan koalisi juga maish kabur.

Baca: Demokrat Intens Jahit Koalisi Kerakyatan

Jazuli menegaskan saat ini PKB masih memperjuangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Muhaimin (JOIN). Sikap resmi partai ditentukan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) yang akan digelar dalam waktu dekat.

"Kalau hanya permainan kata-kata (koalisi) posisi PKB jelas Jokowi-Muhaimin," ucap dia.

Baca: PKB Nilai Koalisi Kerakyatan tak Tawarkan Gagasan

Sebelumnya, Partai Demokrat mendorong terbentuknya koalisi kerakyatan sebagai pesaing koalisi keumatan dan koalisi pendukung Jokowi. Sebagai penggagas, Demokrat hanya meminta kursi 10 persen di parlemen dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

"Partai Demokrat yang menurut potret lembaga survei ada figur kader untuk jadi cawapres. Silakan gabung ke kami, silakan capresnya dari kalian, maka ini akan jalan," jelas Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.

Partai Demokrat kini tengah intens membangun komunikasi dengan partai politik lain. Termasuk menjalin hubungan dengan kandidat capres lain.


(OJE)