Novanto Dipastikan tak Maju di Pemilu 2019

Nur Azizah    •    Selasa, 18 Jul 2017 06:40 WIB
korupsi e-ktp
Novanto Dipastikan tak Maju di Pemilu 2019
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Foto: MI/Rommy

Metrotvnews.com, Jakarta: Penetapan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dinilai tidak akan mempengaruhi elektabilitas Golkar. Sebab, Ketua Umum Partai Golkar itu dipastikan tidak akan ikut dalam perhelatan Pemilu 2019.
 
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, Pilkada maupun Pileg akan menonjolkan calon kepala daerah dan legislatif, bukan figur partai. Elektabilitas partai didukung dari kinerja caleg dan capres.
 
"Ketum (Novanto) sudah bilang tidak akan maju lagi di 2019 sebagai anggota DPR. Jadi dia bukan caleg dan yang bekerja kan caleg-caleg," kata Dave saat dihubungi Senin malam, 17 Juli 2017.

Baca: KPK Beberkan Peran Setya Novanto dalam Kasus KTP-el 

Ia mengungkapkan, Golkar belum memutuskan apakah akan mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR atau akan mengganti dengan kader lain. "Sekarang belum ada keputusan. Kami masih menunggu. Kami mesti konsolidasi lagi," ujar dia.
 
Kendati begitu, anggota Komisi I DPR RI ini yakin Novanto mampu menjalani tugasnya sebagai Ketua DPR meski ditetapkan sebagai tersangka.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik setelah KPK mencermati fakta persidangan.
 
"KPK menetapkan SN dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sehingga diduga mengakibatkan negara rugi Rp2,3 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 17 Juli 2017.

Baca: KPK Siap Jika Setya Novanto Ajukan Praperadilan

Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya terhadap jabatannya. Sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun.
 
Agus mengatakan, KPK menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka. Novanto diduga memiliki peran dalam proses perencanaan dan pengadaan.
 
Novanto dijerat Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(FZN)