Jokowi Diminta Atur Para Menteri Jaga Kerukunan Bangsa

Husen Miftahudin    •    Kamis, 18 May 2017 18:28 WIB
toleransi beragama
Jokowi Diminta Atur Para Menteri Jaga Kerukunan Bangsa
Guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat. Foto: MI/Sumaryanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Tenunan kebangsaan dinilai mulai robek. Berkali-kali Presiden Joko Widodo memanggil tokoh lintas agama ke Istana Merdeka untuk meredam gejala konflik sosial dan lunturnya rasa kebinekaan di masyarakat.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Komaruddin Hidayat menilai langkah Jokowi kurang lengkap. Merekatkan kembali tenunan kebangsaan yang mulai robek harusnya juga dimulai dari internal pemerintahan. Jokowi harus mengatur anak buah agar gejala konflik yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) mereda.

"Internal pemerintah harus kompak terlebih dahulu. Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan menteri-menterinya harus kompak. Itu tugas kepala negara (menjaga dan mengatur kekompakan)," ujar Komaruddin kepada Metrotvnews.com, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

Presiden, kata mantan Rektor UIN Jakarta itu, paling besar tugasnya dalam menjaga keamanan, perdamaian, dan kerukunan bangsa. Apalagi sendi-sendi pemersatu bangsa itu terluka akibat kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI.

"Secara moral, ormas dan parpol juga bertanggung jawab dan ikut terlibat (menjaga tenunan kebangsaan), semuanya ikut menjaga. Tapi balik lagi, yang paling besar tanggung jawabnya adalah kepala negara," tegasnya.

Kekompakan internal pemerintahan segera diwujudkan. Bila tidak, masyarakat akan semakin larut dalam konflik berbau SARA. "Jangan sampai masyarakat malah bingung ekses yang terjadi di masyarakat tidak ada yang mendinginkan," kata Komaruddin.

Robeknya tenunan kebangsaan bermula usai vonis penjara dua tahun penjara yang dijatuhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Aksi saling demo antara pendukung dan kontra Ahok menjalar ke beberapa daerah, tak hanya di Ibu Kota.

Di Manado, Sulawesi Utara, ratusan masyarakat menolak kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri dianggap berperan besar dalam sikap-sikap intoleran yang terjadi di Indonesia.

Demo berbau SARA juga terjadi di Aceh yang menolak kehadiran Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis. Aksi digelar terkait video pidato politik Cornelis yang dianggap provokatif terhadap ulama. Cornelis juga diduga melakukan pengusiran dan pemulangan paksa terhadap seorang ulama Front Pembela Islam (FPI).


(MBM)

Elza Syarief Tuding Yulianis Diistimewakan KPK

Elza Syarief Tuding Yulianis Diistimewakan KPK

7 hours Ago

Kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief menggelar konferensi pers menanggapi pernyataan Yulianis. …

BERITA LAINNYA