Lima Isu Krusial Ditargetkan Selesai Hari Ini

Renatha Swasty    •    Senin, 19 Jun 2017 09:59 WIB
revisi uu pemilu
Lima Isu Krusial Ditargetkan Selesai Hari Ini
Ilustrasi: Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: Antara.

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu akan mengebut penyelesaian lima isu krusial, Senin 19 Juni 2017. Apa pun hasil yang bakal dicapai, Pansus akan mengambil keputusan.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menuturkan, ada dua skenario yang dipakai Pansus. Pertama, ada kesepakatan terhadap hasil lobi lintas fraksi terhadap lima isu krusial. Dengan begitu, Pansus tinggal menetapkan sebagai keputusan Pansus selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Skenario kedua, bila pembahasan lima isu krusial tidak tercapai secara bulat, akan dilakukan voting. Voting digelar di tingkat Pansus lebih dulu. Tapi, bila tidak ada kesepakatan, akan dilakukan di tingkat paripurna.

"Jika skenario satu maupun dua tidak tercapai, artinya paket tunggal maupun variasi paket tidak tercapai, maka pansus hanya akan mempersiapkan agenda voting di tingkat sidang paripurna terdekat," kata Lukman dalam siaran pers, Senin 19 Juni 2017.

Lukman menuturkan, voting dilakukan secara item per item untuk kelima isu krusial tersebut. Agar efektif, satu kertas suara didesain sehingga tiap anggota DPR dapat memilih lima isu krusial.

Selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi sehingga menemukan suatu hasil. Cara ini ditempuh, kata Lukman, untuk menghindari terjadinya deadlock pembahasan di tingkat Pansus.

"Apa lagi pemerintah mengeluarkan opsi penggunaan UU Pemilu yang lama atau mengeluarkan perppu untuk mengatasi kondisi deadlock," tambah politikus PKB itu.

Dari jadwal rapat yang dikeluarkan, hari ini Pansus akan menggelar pembahasan sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Setelah itu, konfrensi pers digelar terkait putusan rapat Pansus.

Baca: RUU Pemilu Menuju Titik Temu

Pembahasan lima isu krusial sejak minggu lalu tertunda. Sejumlah fraksi meminta lobi tambahan sebab belum tercapai kesepakatan.

Hal yang paling menghambat yakni isu ambang batas presiden atau presidential threshold. Pemerintah, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem menginginkan ambang batas 20-25%.

Sementara itu, PKS, Gerindra, Demokrat tidak ingin ada ambang batas. Di sisi, PPP dan Hanura ingin 10-15% dan PKB ingin ambang batas presiden sama dengan ambang batas parlemen.




(OGI)