DPD Berharap RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan

   •    Kamis, 07 Feb 2019 10:31 WIB
berita dpd
DPD Berharap RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat menerima audiensi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.

Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan agar segera disahkan. RUU itu dinilai penting agar daerah dapat memperjuangkan wilayah-wilayah kepulauan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat menerima audiensi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, di DPD RI, Rabu, 6 Februari 2019.
 
Menurut Nono, RUU Daerah Kepuluan sudah masuk dalam pembahasan tripartit antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah. DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU yang dianggap dapat memperjuangkan wilayah-wilayah kepulauan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 
"Alhamdulillah DPR sudah membentuk Pansus dengan pimpinan dari Maluku yang juga masuk dalam wilayah Kepulauan. DPR hampir bulat menyetujui ini, cuma dari pemerintah masih ada beberapa catatan," kata Nono.
 
Nono mengungkapkan, RUU Daerah Kepualauan merupakan prioritas DPD RI untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Pimpinan DPD RI mendukung RUU ini karena dianggap sebagai tonggak pembangunan wilayah kepulauan yang selama ini tertinggal.
 
"Pimpinan DPD kemarin sudah menghadap Presiden Jokowi, dan ini satu-satunya RUU yang kami minta. DPD selalu memperjuangkan daerah untuk menghadirkan negara di daerah kepulauan," ujar Senator dari Provinsi Maluku ini.

Baca: Pemerintah Minta Waktu Konsolidasi Pansus RUU Daerah Kepulauan

Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Nurdin Basirun berharap RUU Daerah Kepulauan dapat mengakomodir beberapa hal. Di antaranya, kewenangan daerah provinsi mengelola sumber daya baik di dalam mau pun di luar wilayah provinsi 0-12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas yang diukur dari wilayah pulau terluar
 
Kedua, Nurdin meminta pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran dana khusus kepulauan antara 3-5% dari APBN di luar pagu dana transfer umum yang diprioritaskan untuk pengembangan sektor ekonomi kelautan dan pembangunan infrastruktur.
 
Ketiga, kebijakan kawasan strategis nasional dan kebijakan lainnya harus bersinergi dan tidak mengurangi kewenangan provinsi yang berciri kepulauan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
 
"Kita tahu betapa berat daerah yang harus kira kelola dengan jarak tempuh yang beragam, dengan menggunakan biaya yang tinggi. Sementara ekonomi fiskal kita cukup terbatas yang menggunakan hitungan dari jumlah kepala," kata Nurdin yang juga Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
 
Wakil Gubernur Provinsi Maluku Zeth Sahuburua menjelaskan, RUU Daerah Kepulauan merupakan perjuangan yang telah lama dilakukan oleh daerah-daerah yang berbasis kepulauan yang ingin mengejar ketertinggalan pembangunan. Dirinya meminta agar RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang.
 
“Mudah-mudahan dengan DPD RI yang memprakarsai RUU ini dapat berhasil.  Atas nama kita delapan daerah, menyampaikan apresiasi kepada Pak Nono dan DPD RI. Kita tidak minta otonomi khusus, tapi kami minta perlakuan khusus,” tegasnya.
 
Anggota Komite I DPD RI Abdurachman Lahabato meminta daerah menyusun strategi agar pemerintah dapat segera menyetujui RUU ini. Pemerintah terlihat menyetujui RUU ini, tapi saat ini masih melakukan sinkronisasi dengan kementerian terkait.
 
“Karena yang mengerti kebutuhan di daerahnya ya eksekutif ini. Menurut kami Kemendagri harus menjadi leader terdepan, tidak mengulur-ngulur diundangkannya RUU ini, apalagi semua fraksi sudah setuju," kata Senator dari Provinsi Maluku Utara ini


(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA