Thailand Mimpikan Kebebasan Pers seperti Indonesia

Fachri Audhia Hafiez    •    Selasa, 14 Aug 2018 16:29 WIB
kebebasan pers
Thailand Mimpikan Kebebasan Pers seperti Indonesia
ATVSI menjamu Dewan Pers Thailand. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Jakarta: Thailand memimpikan kebebasan pers selayaknya di Indonesia. Kebebasan pers di Indonesia lahir sejak Orde Baru tumbang pada 1998. Semenjak itu, wartawan dapat memperoleh dan menyampaikan infromasi secara leluasa. 

Di sisi lain, pers di 'Negeri Gajah Putih' merasa terkekang setelah terpilihnya Perdana Menteri Jenderal Prayuth Chan-ocha. Mereka ingin kebebasan pers di kepemimpinan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra di 2006 muncul kembali.

"Mereka melihat bahwa kita beruntung dan perlu dijaga ada kebebasan pers, ini terus dipertahankan, mereka juga melihat perbandingan itu," kata Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Ishadi SK saat menjamu Dewan Pers Thailand di Resto Kembang Goela, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2018. 

First Vice-Chairperson The National Press Council of Thailand (NPCT) Nattaya Chotchotiros mengatakan industri pers di Indonesia sangat berkembang dibanding dengan Thailand. "Dewan Pers di Indonesia mengedepankan kebebasan media,  sedangkan Thailand mengedepankan masalah-masalah etika dan regulasi." 

Chotchotiros menilai Dewan Pers penting untuk mengembangkan dunia media. Dalam lingkup Asia Tenggara, hanya ada tiga negara yang memiliki Dewan Pers. "Indonesia, Thailand dan Myanmar, ada tujuh negara yang tidak punya Dewan Pers Nasional," imbuh dia.

Baca: Duterte Tuding Media Rappler Disokong AS

Ishadi mengungkapkan kebebasan pers Indonesia telah dijaga ketat oleh kode etik wartawan. Kebebasan ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

"Kode etik of the press, itu sangat dijaga, dari situ kita akhirnya mencapai titik temu. Anda boleh bebas tapi harus patuh pada kode etik," ungkap dia.


(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA