Jakarta: PDI Perjuangan menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan eks koruptor mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Namun, PDI Perjuangan tak akan menerima bakal calon anggota legislatif yang pernah terlibat korupsi.
"Keputusan MA tersebut tidak akan menjadi jalan bagi mereka yang berstatus tersangka atau koruptor untuk menjadi caleg dari PDI Perjuangan," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Sabtu, 15 September 2018.
Hasto mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak serta merta mencabut peraturan KPU (PKPU). Penyelenggara mengharapkan partai mematuhi pakta integritas dengan menarik caleg eks koruptor. Hal serupa, kata Hasto, diterapkan di partainya.
"Harus memiliki rekam jejak yang jelas, memiliki landasan moral yang kuat dan menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat," sebutnya.
Semua calon dari PDI Perjuangan, kata dia, disaring dan dipastikan bersih dari pelanggaran hukum. Hal tersebut merupakan prinsip yang dipegang partai berlambang banteng itu. Tak hanya calon legislatif, komitmen itu juga dilakukan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).
Hasto menyebut pencalonan Joko Widodo didasari oleh komitmen itu. Demikian pula dengan pendampingnya, Ma'ruf Amin. "Dipadukan dengan sosok ulama sebagai pengayom seperti Kiai Ma’ruf Amin, maka Indonesia dipastikan semakin jauh lebih baik," tandasnya.
(AZF)
Upaya perbaikan legislatif dianggap gagal karena putusan tersebut.
KPU mencari cara agar pemilih yang sudah cukup umur, tapi belum menerima KTP-el bisa menggunakan hak suaranya.
Johnny menyatakan NasDem mendukung segala upaya pencegahan korupsi.
M Taufik: KPU Harus Turuti Putusan MA
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjadi salah satu caleg mantan napi korupsi dari Partai Gerindra. Taufik bersikukuh putusan…
Caleg Eks Koruptor Terancam Hukuman Mati Jika Kembali Korupsi
KPK menegaskan keputusan Mahkamah Agung yang mengizinkan mantan napi korupsi kembali maju di Pemilihan Legislatif merupakan kewena…
Disarankan Anda tak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jahat. Makanlah makanan yang tinggi se…
Disarankan Anda tak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jahat. Makanlah makanan yang tinggi se…
Perkara ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Supandi dengan anggota majelis Irfan Fachruddin dan Yodi Martono Wahyunadi dengan Pan…
Menurut Muzani, pemilihan nama koalisi ini melihat permasalahan fundamental yang dihadapi Indonesia saat ini.
Menurut dia, anak-anak muda Indonesia bisa menjadi SDM untuk mengembalikan keutuhan bangsa.
Menurut Lucius, parpol yang tetap bersikeras mencalonkan mantan napi korupsi merepresentasikan sikap parpol yang masih bergantung …
Total ada 37 gugatan eks napi yang harus ditindaklanjuti KPU.
Sebab, Indonesia terbentuk atas dasar kesepakatan bersama dengan mengusung ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Upaya perbaikan legislatif dianggap gagal karena putusan tersebut.
Menurut Johnny, pujian SBY sesuai dengan realita.
KPU mencari cara agar pemilih yang sudah cukup umur, tapi belum menerima KTP-el bisa menggunakan hak suaranya.
PDI Perjuangan tak mempersoalkan pertemuan Kwik dengan bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Penyitaan dilakukan untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara atas korupsi KTP-el, yan…
