Pangkas Pajak Buku Demi Gairahkan Minat Baca

Misbahol Munir    •    Kamis, 17 May 2018 15:35 WIB
pajakhari buku
Pangkas Pajak Buku Demi Gairahkan Minat Baca
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan salah satu masalah dalam dunia perbukuan di Indonesia adalah rendahnya minat baca. Masalah minat baca ini selama ini justru didudukkan sebagai soal hobi yang sifatnya personal belaka.

Padahal hambatan struktural terbesar bagi usaha untuk menumbuhkan minat baca di Indonesia adalah rendahnya daya beli masyarakat. Dibanding negara-negara berkembang lain, misalnya India, harga buku di Indonesia relatif mahal. Sementara di India, harga buku sangat terjangkau oleh masyarakat kebanyakan.

"Bayangkan, dengan uang kurang dari Rp50 ribu, para pelajar di India sudah bisa membeli dua eksemplar buku pelajaran. Sementara di kita, buku-buku pelajaran sekolah menengah saja harganya sudah lebih dari Rp50 ribu, bahkan bisa ratusan ribu rupiah," ujar Fadli dalam keterangannya, Kamis, 17 Mei 2018.

Politikus Gerindra itu menilai soal harga buku pelajaran memang tak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, sekitar 65 persen pasar buku di Indonesia memang didominasi buku pelajaran dengan pangsa pasar mencapai 61 juta eksemplar per tahun. Terdiri dari 31 juta eksemplar buku SD, 15 juta eksemplar buku SMP, 9 juta eksemplar buku SMA, dan 5 juta eksemplar buku perguruan tinggi. "Jadi, kita punya pasar yang cukup besar," jelas dia.

Sayangnya,  alih-alih memberi insentif bagi dunia perbukuan, pemerintah malah lebih memilih memberikan insentif bagi industri hiburan dan barang-barang mewah, seperti dulu diwakili oleh Peraturan Menteri Keuangan No 158/2015. Pemerintah lebih rela menghapus pajak hiburan dengan kehilangan pajak sekitar Rp900 miliar daripada mengurangi pajak buku yang punya multiflier effect strategis.

"Mahalnya harga buku dan masih dianggapnya buku sebagai barang mewah di negeri kita salah satunya adalah karena kebijakan-kebijakan yang tidak tepat tadi," kata Fadli.

Buku, misalnya, masih dikenai PPN 10 persen dan penulis dibebani PPh royalti sebesar 15 persen. Pajak-pajak itu telah menyebabkan insentif kepada para penulis jadi sangat kecil. Sebab, royalti kepada penulis di Indonesia paling besar biasanya hanya 10 persen dari harga buku.

Menurut dia, pemerintah mestinya meninjau kembali pajak-pajak yang selama ini telah membebani industri perbukuan, termasuk memutus rantai monopoli impor kertas.

“Tahun lalu kita membaca ada seorang penulis best seller yang terpaksa menghentikan peredaran bukunya karena menilai pajak yang harus dibayarkannya sebagai penulis sangat mahal. Ia melakukan aksi itu sebagai bentuk protes. Untuk menggairahkan industri perbukuan, kita perlu meninjau kembali aturan perpajakan," jelasnya

Ia menambahkan, "Pemerintah perlu menyadari bahwa buku adalah pilar peradaban. Tak ada peradaban besar yang tidak ditopang oleh buku. Itu sebabnya kebijakan publik kita harus mendukung berkembangnya industri perbukuan dan memberikan perlindungan terhadap para penulis."


(MBM)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA