Perbatasan tak Perlu Terapkan Siaga 1

Dheri Agriesta    •    Jumat, 16 Jun 2017 13:09 WIB
terorisme di filipina
Perbatasan tak Perlu Terapkan Siaga 1
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan, Wiranto. Foto: MI/Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan, Wiranto, meminta pemerintah daerah khususnya di perbatasan Indonesia dan Filipina meningkatkan kewaspadaan. Namun, Wiranto menilai status siaga 1 di daerah perbatasan tak perlu digunakan.
 
"Kamu itu kok siaga 1? Itu enggak usah pakai status, (cukup) kewasapadaan yang tinggi," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 16 Juni 2017.
 
Wiranto tak ingin status siaga 1 membingungkan masyarakat. Karena, status siaga 1 bisa saja dikaitkan dengan kondisi darurat dan anggapan berlebihan lain. Kata dia, peningkatan kewasapadaan di perbatasan sudah cukup.
 
Apalagi, masyarakat di perbatasan dinilai tak khawatir sedikitpun dengan konflik yang terjadi di Marawi. Informasi ini didapatkan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Manado, kemarin.
 
"Yang khawatir itu kita (pemerintah), mereka (masyarakat perbatasan) biasa saja kehidupannya," tegas Wiranto.
 
Sebelumnya, status siaga 1 muncul pertama kali dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Status ini muncul menyikapi konflik di Marawi, Filipina. Namun, status siaga 1 hanya diterapkan di tiga wilayah kepulauan.
 
Adapun tiga wilayah itu yaitu Talaud, Sangihe, dan Sitaro. Secara geografis, posisi tiga wilayah tersebut berdekatan dengan Filipina. Jarak tempuh dari Filipina ke tiga pulau terluar dari kabupaten ini sekitar lima jam.
 
"Jadi siaga satu di Sulawesi Utara khususnya di tiga kabupaten kepulauan itu. Namun kami mengantisipasi segala kemungkinan ancaman yang masuk," kata Olly usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, di Manado.


(FZN)