DPR Didesak Segera Sosialisasikan Perubahan UU MD3

Ilham wibowo    •    Kamis, 15 Feb 2018 15:13 WIB
uu md3
DPR Didesak Segera Sosialisasikan Perubahan UU MD3
Ketua MPR Zulkifli Hasan/MI/Panca Syurkani

Jakarta: Ketua MPR Zulkifli Hasan menyarankan DPR menjelaskan perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) kepada publik. Hasil revisi UU MD3 berbuah pro kontra, bahkan diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perlu segera disosialisasikan, jangan sampai ada gap apa yang diterima publik dengan yang dikeluarkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan partai-partai," ucap Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 15 Februari 2018.

Baca: UU MD3 Dinilai Dapat Menghancurkan Negara

Hasil revisi UU MD3 resmi digugat Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) di MK. Kuasa Hukum Pemohon dari Law Firm Sidin Constitution Irman Putra Sidin mengatakan gugatan UU MD3 telah didaftarkan dan diterima Kepaniteraaan MK dengan Nomor Tanda Terima Pendaftaran 1756/PAN.MK/II/2018, Rabu, 14 Februari 2018.

"Kami telah melakukan Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang MD3 Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1)," beber Irman, Rabu, 14 Februari 2018.

Materi gugatan dari UU MD3 menyoroti substansi yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Di antaranya tentang pemanggilan paksa terhadap warga masyarakat yang pada pokoknya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat.

"Instrumen pemanggilan paksa merupakan instrumen untuk mengontrol perilaku kekuasaan, sehingga tidak relevan kemudian untuk mengontrol perilaku warga masyarakat dengan menjadikan warga masyarakat sebagai korban dari pemanggilan paksa," papar Irman.

Baca: Wajah Lain Gerindra, PKS, dan PAN di UU MD3

Gugatan lain yang bertentangan dengan UUD 45 ialah tentang hak DPR mengambil langkah hukum terhadap warga negara. Aturan itu pada pokoknya bertentangan dengan prinsip kedualatan rakyat, prinsip perwakilan melalui pemilu sebagaimana diatur konstitusi, serta bertentangan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR itu sendiri.

"Fungsi DPR bukan lah melakukan langkah hukum, tetapi fungsinya hanya membentuk sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum, termasuk anggaran," tegas pengamat Hukum Tata Negara itu.

Baca: UU MD3 Dinilai Rendahkan Muruah Dewan

Menurut Irman, isi UU MD3 akan merendahkan maruah dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Level DPR bukan lah menyasar orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang secara kedudukan berada pada posisi lemah.

Perubahan UU MD3 yang mengatur Hak Imunitas Anggota DPR juga menjadi sorotan. Kehadiran aturan tersebut dinilai  sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan di muka hukum. DPR lewat UU MD3 dinilai membahayakan demokrasi di masa depan.


(OJE)