Moratorium UN Dinilai Bikin Stres Pemangku Kepentingan

Dheri Agriesta    •    Senin, 28 Nov 2016 16:36 WIB
ujian nasional
Moratorium UN Dinilai Bikin Stres Pemangku Kepentingan
Teuku Riefky Harysa/Foto: Dok DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harysa menilai keputusan mendadak moratorium ujian nasional (UN) membuat stres banyak pihak. Ia memahami niatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy soal itu yang justru disebut mengurangi tingkat stres siswa dan orang tua.

Rencana dadakan tanpa berbicara dengan Komisi X DPR terlebih dahulu ini dinnilai berefek kurang baik. "Dengan kebijakan ini, para pemangku kepentingan dari 34 provinsi dan 516 kabupaten dan kota menanyakan langsung ke Komisi X DPR," kata Teuku melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Senin (28/11/2016).

Teuku meminta pemerintah tak menambah kegaduhan dengan mengeluarkan kebijakan baru. Kebijakan, kata dia, bakal lebih elok bila diproses matang.

Kebijakan juga harus dikeluarkan saat pemangku kepentingan memahami jelas kebijakan tersebut. Teuku menjelaskan, pemangku kepentingan mengalami stres akibat banyaknya kebijakan baru.

Setidaknya, sejak dilantik sebagai menteri pada 27 Juli, Mendikbud telah mengeluarkan lima kebijakan yang membuat pemangku kebijakan tertekan. "Yaitu full day school, sertifikasi guru yang akan diganti dengan program baru yang disebut resonansi finansial, revitalisasi komite sekolah dengan wajah baru dengan nama Badan Gotong Royong Sekolah, ingin merombak K13, dan yang terakhir moratorium UN. Jadi bukan lagi stres tahunan, tetapi stres bulanan," jelas Teuku.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah bertemu Presiden Joko Widodo dan berbicara tentang penangguhan UN. Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi menyetuji wacana tersebut.

Pelaksanaan moratorium tinggal menunggu penerbitan instruksi presiden. Saat ini, kata Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merampungkan persiapan moratorium UN.

Muhadjir telah mengumpulkan kepala dinas provinsi pendidikan se-Indonesia untuk menjelaskan hal ini secara teknis. Rencana ini ditargetkan terealisasi 2017.


(OJE)