Foto di Depan Spanduk Agus-Sylvi, PHL Merasa 'Dikadali'

Wanda Indana    •    Selasa, 29 Nov 2016 20:45 WIB
pilgub dki 2017
Foto di Depan Spanduk Agus-Sylvi, PHL Merasa 'Dikadali'
Para PHL. MTVN/Wanda Indana

Metrotvnews.com, Jakarta: Puluhan Pekerja Harian Lepas (PHL) PK Badan Air, Dinas Kebersihan terkena sanksi skors karena kedapatan berfoto dengan spanduk bergambar salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu.

Salah satunya DA (24) yang merasa tertipu berfoto di depan spanduk. Pemuda asal Kemayoran itu tak tahu kalau berfoto dengan spanduk bergambar paslon DKI menyalahi aturan karena dianggap kampanye.

"Saya engga tahu apa-apa, disuruh foto ya foto saja. Dikadalin ini namanya," kata DA kepada Metrotvnews.com di pinggir Kali Sunter, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2016).

DA saat ini sudah tidak bekerja lagi dan tidak mendapat gaji sampai masa kontraknya berakhir sampai Desember. DA mengaku bingung mencari uang untuk hidup.

Diungkapkan DA, dirinya tak bisa menolak perintah atasannya. Kuswanto, koordinator lapangan atau pemantau PHL di Kali Sunter, meminta anak buahnya memegang spanduk bergambar pasangan calon Agus Harimurti - Sylviana Murni dan mengacungkan telunjuk.

"Kita serba salah. Kita harus ikuti perintah atasan. Kalau engga diikuti juga gimana," ujar dia.

DA juga mengaku, Kuswanto tidak pernah memberitahu kepada anak buahnya agar terlibat politik praktis selama masa kampanye Pilgub DKI.
"Kita tidak pernah diberi tahu soal itu, justru kita diperintahkan untuk kampanye," ucap DA kesal.

DA dan 62 rekan-rekannya sudah dua kali menghadap Kasatlak UPK Badan Air Wilayah I, Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Mahmudin, di Kantor Dinas Kebersihan, Calilitan, Jakarta Timur. Mereka diminta penjelasan siapa yang memerintahkan berfoto dengan spanduk Agus-Sylvi. Kontrak mereka juga akan dipertmbangkan.

"Kita engga tahu apa-apa malah kena batunya," ujar DA.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adjie, mengatakan PHL yang bermasalah dengan terlibat politik praktis sebanyak 63 orang. Yakni 38 orang dari Kecamatan Kemayoran dan 25 orang di Kecamatan Johar Baru.

Isnawa sudah menyampaikan laporan PHL yang ikut berkampanye ke Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Pemberian sanksi berupa skors lantaran Dinas Kebersihan sudah dua kali memberikan peringatkan kepada PHL untuk tidak terlibat politik praktis.

"Mereka tidak tahu kalau hal itu melanggar. Itu sebabnya sanksi yang diberikan hanya skorsing sampai masa kontrak habis. Jika mereka tidak terlibat politik selama masa skors, kontrak mereka bisa dilanjutkan pada tahun depan," jelas Isnawa.


(SCI)

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

14 hours Ago

pihaknya bakal mengajak asosiasi para pedagang pasar untuk bergerak bersama menciptakan ekonomi…

BERITA LAINNYA