Ical & Akbar tak Sepakat Rangkap Jabatan

Renatha Swasty    •    Jumat, 25 Nov 2016 16:12 WIB
golkardprpencatut nama presiden
Ical & Akbar tak Sepakat Rangkap Jabatan
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung--MTVN/Renatha Swasty

Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan rapat pleno DPP Golkar menyebutkan kursi Ketua DPR bakal dikembalikan kepada Setya Novanto. Saat ini Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) tak sepakat, jika kader Golkar rangkap jabatan."Saya sampaikan pada Pak Akbar dua institusi begitu penting yakni institusi DPR, satu institusi ketua partai," kata Ical pada wartawan di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Ical mengatakan dua jabatan yang membutuhkan waktu yang sangat penuh. Kalau misalnya satu didahulukan misal kita mendahulukan DPR atau Partai Golkar waktunya tidak cukup nanti.

Meski begitu, kata Ical, hal ini baru pandangan pribadi. Sebab sesuai ART Partai dalam Pasal 21 ayat 1,2,3 keputusan strategis yaitu calon presiden/wakil presiden dan ketua lembaga-lembaga negara harus dibahas bersama Dewan Pembina dengan DPP. Tak cuma itu, segala keputusan yang dibahas harus dipatuhi oleh DPP.

Baca: Mekanisme Penggantian Ketua DPR

Sementara itu, Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan seorang yang mengemban tugas sebaiknya fokus pada apa yang diberikan tanggung jawab. Hal ini penting untuk kelangsungan partai.

Sebab, partai tidak hanya harus fokus dengan tugas negara. Melainkan tugas partai yakni menaikkan elektabilitas partai pada 2019.

"Kami sepakat fokus. Seperti yang dikatakan beliau dua posisi itu penting juga memiliki kedudukan yang strategis. Kalau pilihannya ada kaitan dengan posisi partai tentu difokuskan pada tugas partai tapi kalau pilihan dalam kenegaraan ya mungkin fokusnya pada negara dalam hal ini Ketua DPR," beber Akbar.

Rapat pleno DPP Partai Golkar sepakat memutuskan Novanto untuk duduk sebagai Ketua DPR. Keputusan tersebut diambil atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan mengabulkan keseluruhan permohonan uji materi perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 yang dimohonkan Novanto.

Novanto mengajukan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Novanto mengajukan pengujian Pasal 15 UU Tipikor karena Pasal 88 KUHP yang sebelumnya digugat hanya memuat definisi frasa pemufakatan jahat. Novanto menilai, perbaikan itu tak akan mengubah substansi karena makna pemufakatan jahat merujuk pada Pasal 88 KUHP.


(YDH)