Pemerintah Diminta Tak Halangi Aksi 212

Al Abrar    •    Jumat, 25 Nov 2016 19:09 WIB
unjuk rasa
Pemerintah Diminta Tak Halangi Aksi 212
Unjuk rasa Jumat 4 November 2016. Antara Foto/Widodo S. Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus Partai Keadilan Sejahtera Sukamta meminta polisi ‎tidak menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk aksi pada Jumat 2 Desember. Sebab, unjuk rasa di negara ini dilindungi konstitusi.

"Hak ini dilindungi undang-undang, baik Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Jumat (25/11/2016).

Sukamta menegaskan, ‎tindakan menghalangi kemerdekaan pendapat di muka umum kejahatan tindak pidana. Hal itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa tindakan atau upaya menghalangi demo dapat dipidana maksimal satu tahun penjara.

"Aksinya dituduh makar dan inkonstitusional, tetapi nanti malah pihak yang menghalangi dengan menuduh makar itulah yang justru bisa terkena hukum." kata anggota Komisi I DPR ini.

Sukamta juga mengingatkan kewajiban pemerintah ketika ada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 1998 ada empat. Pertama, mengedepankan hak asasi manusia.

"Pemerintah harus menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat," ujar Sukamta.

Kedua, lanjut Sukamta, mengedepankan aspek legalitas. Artinya selama aksi penyampaian pendapat tersebut dilakukan secara legal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, maka pemerintah tidak boleh menghalangi.

Ketiga, mengedepankan asas praduga tak bersalah. Artinya selama belum bisa dibuktikan, tidak boleh menjustifikasi aksi tersebut berniat akan melakukan tindakan makar atau tindakan inkonstitusional lainnya.

"Statement tuduhan makar ini tidak sembarang, jangan gegabah. Apalagi makar itu tindakan menggulingkan pemerintahan dengan kekuatan senjata. Apakah peserta aksi ini menggunakan senjata?" ungkap dia.

Keempat, pemerintah wajib menyelenggarakan keamanan, sehingga ada jaminan agar aksi tersebut berjalan dengan lancar dan aman terkendali.

"Dengan keempat kewajiban tadi, seharusnya pemerintah malah memperlancar aksi ini dengan menjamin keamanannya, bukan malah terkesan menghalangi sampai melarang akses masyarakat dari daerah ke Jakarta," ucap dia.


(TRK)