Pelantikan M. Iriawan Dinilai Mencederai Kredibilitas Pemerintah

M Sholahadhin Azhar    •    Selasa, 19 Jun 2018 06:13 WIB
pilgub jabar 2018
Pelantikan M. Iriawan Dinilai Mencederai Kredibilitas Pemerintah
Pelantikan Penjabat Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6).ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

Jakarta: Pelantikan Sestama Lemhanas Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, dianggap tidak tepat. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon inkonsistensi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut Fadli, pada awal 2018 sempat terjadi polemik terkait hal tersebut. Saat itu, pemerintah menyatakan tak akan memberikan posisi Pj Gubernur pada perwira polisi aktif.

"Namun, pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik. Bahkan penipuan terhadap rakyat," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Juni 2018.

Menurut Fadli, alasan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono bahwa Iriawan saat ini menjadi ASN di Lemhanas dianggap mengada-ada. Alasan tersebut hanya mengkonfirmasi sejak awal jika Iriawan sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat.

"Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja," jelas Fadli.

Sikap konsisten Kemendagri atas Iriawan juga dipertanyakan Fadli. Sebab, alasan-alasan seperti kerawanan Pilkada dan lainnya, dianggap tak relevan. Karena sejauh ini, persiapan Pilkada di Jabar dianggap relatif kondusif.

Fadli kembali mengatakan, selain menjatuhkan kredibilitas pemerintah, pelantikan ini juga membuat independensi Polri dipertanyakan. Baik dalam konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya. Termasuk pada seluruh tahap demokrasi selanjutnya.

Terakhir, Fadli melihat pelantikan Iriawan bakal memancing spekulasi di tengah masyarakat. Ia tak merinci masyarakat mana yang dimaksud, namun yang pasti, akan timbul pertanyaan mengenai motif pemerintah.

Demi kebaikan pemerintah, Fadli meminta agar segera ada koreksi. Sebab ia mengklaim sikap seperti ini malah membuat panas dan gelisah masyarakat Jawa Barat.

"Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat," pungkas Fadli.


(DEN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

5 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA