Jika DPRD DKI Boikot, Anggaran Pemprov tak akan Terganggu

LB Ciputri Hutabarat    •    Jumat, 17 Feb 2017 15:18 WIB
kasus hukum ahok
Jika DPRD DKI Boikot, Anggaran Pemprov tak akan Terganggu
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Saefullah. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Empat Fraksi di DPRD DKI mengancam akan memboikot Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Musababnya karena Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama diaktifkan kembali menjadi gubernur definitif.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan aksi boikot tidak akan mengganggu jalannya penggunaan anggaran. Pasalnya anggaran sudah diketok dan sedang berjalan.

"Tidak akan mengganggu (anggaran). Karena semua sudah dibahas. Apa lagi?" kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 17 Februari 2017.

DPRD DKI berencana memboikot Pemprov DKI dengan cara tidak menghadiri rapat yang berhubungan dengan Pemprov DKI. Menurut Saefullah, belum ada rapat yang harus mempertemukan DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam waktu dekat, rapat yang direncanakan hanya soal Program Legislasi Daerah (Prolegda). Saefullah memprediksi Prolegda akan dibahas usai kampanye dan masa Pilkada berakhir. Saefullah juga yakin DPRD bijaksana dalam menggunakan kekuasannya membahas program kerja.

"Prolegda tinggal dibahas, tapi mungkin namanya orang politik, lagi Pilkada tidak konsen. Setelah politik ini saya rasa dibahas. Mudah-mudahan (boikot) enggak terjadi. Itu kan kepercayaan dari masyarakat," terang dia.

Adapun empat fraksi yang mengancam memboikot adalah Gerindra, PKS, PKB dan PPP. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan, keputusan pihaknya murni karena permasalahan Ahok yang kini sedang tersandung kasus dugaan penodaan agama.

Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Karena itu, DPRD DKI akan segera menyurati Kementerian Dalam Negeri tentang pengaktifan kembali Ahok menjadi gubernur.

"Kan kami takutnya cacat hukum, makanya menurut kami lebih baik dijelaskan. Kami tanya ke Kemendagri nanti jawabannya apa. Itu saja. Kalau non-aktif kan ya tinggal pilih Plt-nya siapa," ujar Triwisaksana, Senin 13 Februari 2017.


(MBM)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

16 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA