Pengawasan Internal Institusi Negara Dinilai Lemah

Achmad Zulfikar Fazli    •    Sabtu, 15 Oct 2016 15:45 WIB
pungli
Pengawasan Internal Institusi Negara Dinilai Lemah
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono (tengah) menunjukkan barang bukti OTT di Kementerian Perhubungan. Foto: Antara/Rivan

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengawasan Internal di setiap institusi negara dinilai masih lemah. Hal itu membuat praktik pungutan liar (Pungli) merajalela.
 
Baru-baru ini praktik pungli terjadi di Kementerian Perhubungan. Tiga PNS ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan melakukan pungli.
 
"Ini bukti dari pengawasan internal yang sangat lemah," kata Komisioner Ombudsman La Ode Ida dalam diskusi dengan topik 'Pungli, Retorika dan Realitas' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).
 
Ida mengatakan, setiap institusi negara telah memiliki inspektorat untuk mengawasi internal. Namun, inspektorat belum berjalan dengan baik.

 

Menurut Ida, seharusnya kinerja inspektorat pengawasan ditingkatkan ketimbang membentuk tim khusus untuk menangani praktik pungli.
 
"Supaya tidak mubazir, masa datang dari luar. Kalau ada persoalan, ada indikasi seperti itu, ada jalur lain untuk laporkan. Ada whistle blower, laporlah ke Ombudsman, Polisi, Kejaksaan dan KPK," ujar dia.
 
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menilai para pejabat negara harus memberikan contoh yang baik buat anak buahnya agar praktik pungli tidak terjadi. Jika contoh baik tak ditunjukan, Aboe meyakini praktik pungli tak hilang.
 
"Para pimpinan harus keras, tidak boleh jadi pungli. Kalau dia jadi contoh (nerima pungli), tidak bisa (hilang pungli)," kata dia.
 
Menurut Aboe perlu ada kemudahan pelayanan kepada masyarakat, contohnya dalam pembuatan KTP. Jika pembuatan KTP bisa selesai dalam satu hari, politikus PKS ini haqul yakin pungli tak akan ada.
 
"Kasih kesempatan mereka terkontrol dengan badan inspektoratnya itu yang berjalan baik," ujar Aboe.




(FZN)