Para Ulama Kritisi Pragmatisme Politik

   •    Selasa, 29 Nov 2016 06:39 WIB
partai politik
Para Ulama Kritisi Pragmatisme Politik
Presiden Joko Widodo bersilaturahim dengan ulama, kiai dan habib pimpinan pondok pesantren wilayah Banten dan Jabar di Istana Negara, Jakarta. Foto: Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah ulama berkumpul mencermati perjalanan demokrasi Indonesia dalam rentang 20 tahun terakhir. Salah satu yang dibahas adalah pragmatisme politik yang menjalar di tubuh partai politik.

Demikian salah satu benang merah persoalan yang dibahas dalam acara Halaqoh Ulama dengan tema "Tabayyun Konstitusi" di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta, Senin 27 November 2016, yang dihelat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Acara tersebut menghadirkan sejumlah ulama khos dari berbagai daerah di Indonesia. "Tabayyun konstitusi ini diharapkan melahirkan rekomendasi. Apakah konstitusinya yang harus diperbaiki atau pendidikan politik rakyatnya yang harus digalakkan," kata Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/11/2016).

Menurut Cak Imin, panggilan Muhaimin, perilaku pragmatisme telah memengaruhi penyelenggaraan politik dengan biaya yang mahal. Selama ini, kata dia, pemilihan umum berpotensi pada praktek jual beli suara.

"Sehingga, pilkada yang menang yang punya duit. Ini konstitusinya yang salah atau memang rakyatnya yang pragmatis," ujarnya.

Dalam acara Halaqoh Ulama Rakyat ini, kata Cak Imin, para ulama mengkaji implementasi konstitusi. Sebab, dalam banyak hal muncul berbagai fakta bahwa terdapat hal-hal yang menjadi pertanyaan benarkah konstitusi atau aturan kenegaraan yang ada sudah tepat.

"Jadi, sekitar 250 ulama PKB yang kini berkumpul itu akan melakukan evaluasi terhadap konstitusi, apakah sudah tepat atau tidak," ujarnya.

Beberapa hal yang akan dikaji para ulama antara lain pelaksanaan pilkada yang semakin hari tampak semakin pragmatis. 

"Para ulama bertanya-tanya, sebenarnya pihak mana yang salah dalam soal ini. Apakah aturan atau konstitusinya, ataukah pemilihnya yang semakin mata duitan. Jadi, kebijakan apa yang bisa diambil untuk mengatasi keruwetan ini,’’ kata dia.

Tema lain yang juga dibahas adalah penanganan kasus terorisme. Munculnya aksi terorisme itu, kata dia, juga tidak berwajah tunggal. Dalam soal ini terdapat fakta bahwa munculnya pemikiran radikalisme juga disebabkan karena adanya sumbatan dalam pemerataan ekonomi.

Mereka yang tersingkir dan tak mendapat akses menjadi putus asa sehingga memilih jalan perlawanan dengan melakukan tindakan radikal.

‘’Jadi banyak hal yang kami evaluasi. Kami semua ingin negeri ini semakin baik dan makmur,’’ katanya.

Halaqah Ulama Rakyat merupakan ikhtiar para ulama untuk memperjelas posisi konstitusi di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa isu yang dibahas antara lain menimbang ulang relevansi GBHN, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB), RUU Narkotika dan Psikotropika. Turut dibahas soal full day school terkait RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren.

Beberapa narasumber yang dihadirkan antara lain Yudi Latif untuk Barda Nawawi, Dadang Hawan, mantan petinggi BIN Asad Ali, dan Masdar Farid Masudi.


(UWA)