Paripurna Pergantian Ketua DPR Hindari Mekanisme Voting

Damar Iradat    •    Rabu, 30 Nov 2016 07:58 WIB
pergantian ketua dpr
Paripurna Pergantian Ketua DPR Hindari Mekanisme Voting
Antara Foto/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengambilan keputusan pergantian ketua DPR diharapkan tidak melalui mekanisme voting. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate mengatakan, jika mekanisme voting yang diambil, bisa menurunkan legitimasi.

"Tidak voting, karena memenuhi kriteria sesuai syarat mufakat untuk menghindari voting agar legitimasi kuat," kata Johnny usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa malam (29/11/2016).

Menurut Johnny, keputusan Dewan jangan sampai menambah masalah politik. Pergantian ketua DPR perlu memenuhi legal formal. Calon ketua DPR  juga perlu memenuhi syarat kepemimpinan untuk menjawab tuntutan masyarakat.

"Fraksi melihat legalitas formal sudah berjalan dengan baik. Sebelumnya legalitas terpenuhi referensi ayat yang dipakai dan memenuhi Tatib DPR Pasal 41, dan UUD MD3 Pasal 87 ayat d," tegas Johnny.

Pada Paripurna sore nanti, semua anggota akan diminta persetujuan penghentian Ade Komarudin dari Ketua DPR. Kemudian, meminta pengesahan Setya Novanto sebagai pengganti Ade.

"Dalam tujuh hari akan diberitahu ke Presiden Jokowi," tuturnya.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, Rapat Paripurna nanti bisa saja berjalan alot. "Kalau paripurna alot dan penuh dinamika itu sesuatu yang biasa," tuturnya.

Yandri mengatakan, kemungkinan voting tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Sebab, perlu melihat kondisi dan situasi saat rapat.

"Kalau dinamika dan prokontra tinggi kan ada forum lobi antarfraksi, ada musyawarah, dan kalau tidak menemukan kesepakatan juga, itu (voting)," kata Yandri.


(TRK)