Caketum Golkar Harus tak Tercela, Ini Komentar Para Calon

Misbahol Munir    •    Kamis, 28 Apr 2016 13:03 WIB
partai golkar
Caketum Golkar Harus tak Tercela, Ini Komentar Para Calon
Ilustrasi Partai Golkar. Foto: Antara/Nyoman Budhiana

Metrotvnews.com, Jakarat : Perebutan mengenai kursi Ketua Umum Partai Golkar semakin menggeliat. Meski sudah berkali-kali diundur, para calon terus bergerilya meyakinkan pemilik suara untuk memilihnya. 
Pascadikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan Partai Golkar yang sah, saat ini perdebatan syarat caketum mengerucut pada kriteria PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela).

Caketum Indra Bambang Utoyo ikut angkat bicara mengenai persyaratan itu. Bagi dia seharusnya, Partai Golkar menggunakan merit system dalam penempatan kader. Sehingga kata dia, kader yang berniat maju untuk memperebutkan kursi ketua umum benar-benar berprestasi dan memenuhi PDLT.

"Salah satu konsep Golkar dalam menjaring kader yang akan diajukan sejak dulu disebut berdasarkan PDLT. Jadi ukuran kader dilihat dari prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela," kata Indra kepada Metrotvnews.com, Kamis (28/4/2016). 

Indra menjabarkan perihal aspek tidak tercela itu. Menurut dia, tidak tercela yaitu kader tidak terlibat kasus hukum sehingga merugikan Partai Golkar. 

"Yang disebut tak tercela itu dia bebas dari kasus-kasus yang bisa mengganggu kerja dia dan bisa merugikan harkat organisasi Golkar. Misalnya kasus hukum, dan terutama berhubungan dengan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)," ujarnya.

Dia berharap aturan dan persyaratan bagi caketum yang sudah tertera dalam AD/ART tetap dilaksanakan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) nanti. "Dari konsep ini sudah menjadi pegangan utama sejak lama, seharusnya tetap dilaksanakan," kata Indra.  


Ketua Panitia Penyelenggara Try Out dan Bimbingan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 Indra Bambang Utoyo (tengah) bersama Ketua Panitia Pelaksana (OC) GT Bagia Mulyadi (kiri) dan Bendahara pelaksana Dwie Aroem Hadiatie menjelaskan perihal Try Out yang diadakan oleh Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (20/5). Foto: MI/Mohamad Irfan

Caketum Ade Komarudin juga angkat bicara mengenai persyaratan itu. Dia mengatakan syarat itu tak bisa diotak atik lagi karena sudah tertera dalam anggaran dasar partai.

"Itu kan memang anggaran dasar," ujar Ade di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 27 April.

Aspek tidak tercela menjadi perdebatan serius panitia Munaslub Partai Golkar. Pasalnya, tolok ukurnya masih belum jelas seperti apa.

Pria yang akrab disapa Akom itu tak merinci mengenai kriteria tidak tercela itu. Dia juga enggan menebak-nebak makna dari aspek tidak tercela itu. "Kalian juga ngerti," kata Akom singkat.

Sementara, politikus Golkar Ridwan Bae mengatakan, tolok ukur tak tercela harus dilihat dari aspek hukum. Di mana seseorang tidak pernah terseret kasus hukum atau dipenjara.

Menanggapi itu Akom justru melemparkan balik kepada awak media. "Kalian juga paham," jawab Akom sambil tersenyum.


Politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua DPR, Ade Komarudin, membacakan ikrar sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Golkar di Alun-Alun Utara, Kota Yogyakarta, Jumat (11/3). Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko

Bendahara Umum Golkar Munas Bali, Bambang Soesatyo mengaku sepakat dengan persyaratan tersebut. Dia mengatakan, sesuai ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), selain calon harus aktif minimal 5 tahun di kepengurusan Golkar pada setiap tingkatan, juga ada syarat PDLT.

"Jadi syarat PDLT itu penting dan sangat mendasar karena tercantum dalam AD/ART. Dibandingkan syarat lain yang ditambah-tambahkan panitia seperti LHKPN, bukti setor pajak (SPT), setoran sumbangan wajib yang jumlahnya fantastis itu, dan lain-lain," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.   

Lebih lanjut,  dia mengatakan, Caketum yang sesuai PDLT juga akan dibahas dalam rapat pleno yang akan digelar DPP Golkar hari ini. Rapat kali ini digelar menyusul dikeluarkannya SK Menkum HAM pengesahan kepengurusan rekonsilasi Munas Bali.

Meski mendukung adanya syarat Caketum yang sesuai PDLT, Bamsoet mengkritik komite etik Partai Beringin yang bermaksud melibatkan KPK dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses seleksi Caketum.

"Ini juga berlebihan. Kenapa tidak sekalian saja melibatkan Densus 88 Anti Teror dan BNN. Siapa tahu ada caketum yang menjadi jejaring teroris dan bandar narkoba," kata anggota tim suskes Akom itu. 

Padahal, menurut dia tolak ukur untuk menyaring Caketum sangat mudah. Bisa dengan ketetapan hukum atau opini publik.


(MBM)

Kasus KTP-el, KPK Periksa Mayus Bangun untuk Setya Novanto

Kasus KTP-el, KPK Periksa Mayus Bangun untuk Setya Novanto

2 hours Ago

KPK hari ini memeriksa Chief Business Operation PT Astra Graphia IT Mayus Bangun, Astra Graphia…

BERITA LAINNYA