Metrotvnews.com, Jakarta: Relawan Teman Ahok bersama beberapa lembaga lainnya mengajukan judicial review terhadap Pasal 41 dan Pasal 48 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan bupati, gubernur dan wali kota ke Mahkamah Konstitusi.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay menghormati langkah itu. Menurut Hadar, itu hak warga negara. "Hak mereka ya enggak apa-apa," kata Hadar di Gedung KPK, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).
Hadar enggan berkomentar lebih terkait pengajuan judicial review ini. Sebab, ia tidak ingin publik melihat KPU sebagai lembaga yang berpihak.
Menurut dia, KPU tetap menghormati apa yang sudah diputuskan oleh undang-undang, meski KPU menyadari ada beberapa aturan yang dapat merumitkan peserta pemilu.
"Tugas kami membuatnya agar tidak rumit. Tetapi ada orang menggugatnya. Kami hormati. Selama menjalankannya dengan benar, apakah itu ke MK atau ke MA. Yang penting tidak ribut-ribut di jalan," ujar Hadar
Menurut Hadar, KPU masih menunggu. Selama judicial review belum diputuskan, KPU akan bekerja sesuai UU.
"Tidak bisa nanti 'oh nanti dulu kami sedang judicial review jangan dilaksanakan dulu' enggak boleh dong, kan ada time plannya sendiri-sendiri. Selama itu belum berubah ya kami jalankan yang sudah berlaku," kata Hadar.
Hadar menyayangkan pemerintah belum menjadikan hasil revisi UU Pilkada ke UU. Sehingga, KPU belum dapat bekerja secara maksimal. "Sekarang kami bekerja dengan undang-undang yang lama," ujarnya.
Menurut Hadar situasi penyelenggara pemilu sekarang agak kikuk. Pasalnya, satu sisi peraturan yang berlaku saat ini PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Tetapi, di sisi lain sudah ada UU yang disahkan DPR, namun belum ditandatangani dan diundang-undangkan oleh Pemerintah.
"Katankanlah kami ancang-ancang membuat draft. Tapi masih tergantung apakah bisa selesai di dalam forum konsultasi atau tidak. Kita mengatur a, dewan mengatur b dan mengikat bagi kami. Jadi ada situasi-situasi yang memang kikuk," katanya.
(FZN)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan pertemuan pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan tahapan revisi pr…
Wakil Ketua Komisi II Fraksi Gerindra, Riza Patria setuju jika Bawaslu dapat menindak pelanggaran pemilu.
Berdeda dengan partai lainnya, Partai Demokrat hingga saat ini belum memiliki usulan angka.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak setuju dengan ketentuan itu, karena menurutnya, seorang calon kepala daerah harus bersih dari uru…
Ahok kembali mengusulkan pembuktian harta terbalik masuk dalam UU Pilkada.
Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam. Apa saja?
Jika dehidrasi tak segera ditangani, bisa menjadi parah dan membahayakan tubuh.
Menurut dia, ketertinggalan ini karena Indonesia masih berkutat dalam perdebatan perbedaan pilihan politik.
JOIN adalah dukungan PKB untuk kesuksesan Jokowi di Pilpres 2019.
Politisi seharusnya bisa menjaga keberagaman dan kebhinnekaan untuk menghindari perpecahan akibat perbedaan pilihan.
Semua pihak harus menghormati JK yang sudah menyampaikan tidak ingin kembali menjadi cawapres.
Masih ada waktu sekitar dua minggu sebelum masa pendaftaran calon presiden dan cawapres dibuka, yakni 4 Agustus 2018.
Wakil Ketua MPR itu pun mengibaratkan PKB dengan mobil Alphard.
Jokowi sepakat PKB sudah lama bekerja sama dengan pemerintahannya.
Yasonna perlu cara khusus untuk mengantisipasi kongkalikong antara narapidana korupsi dan petugas lapas.
Kiai Nahdlatul Ulama (NU) sudah mempromosikan Presiden Joko Widodo di beberapa daerah
Usia ke-20 ini diharapkan seluruh kader PKB bisa lebih berkarya.
Anang juga meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.
