KPU Hormati Langkah Teman Ahok Judicial Review UU Pilkada

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 17 Jun 2016 15:13 WIB
revisi uu pilkada
KPU Hormati Langkah Teman Ahok Judicial Review UU Pilkada
Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay. (Foto: MI/Atet)

Metrotvnews.com, Jakarta: Relawan Teman Ahok bersama beberapa lembaga lainnya mengajukan judicial review terhadap Pasal 41 dan Pasal 48 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan bupati, gubernur dan wali kota ke Mahkamah Konstitusi.
 
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay menghormati langkah itu. Menurut Hadar, itu hak warga negara. "Hak mereka ya enggak apa-apa," kata Hadar di Gedung KPK, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).
 
Hadar enggan berkomentar lebih terkait pengajuan judicial review ini. Sebab, ia tidak ingin publik melihat KPU sebagai lembaga yang berpihak.
 
Menurut dia, KPU tetap menghormati apa yang sudah diputuskan oleh undang-undang, meski KPU menyadari ada beberapa aturan yang dapat merumitkan peserta pemilu.
 
"Tugas kami membuatnya agar tidak rumit. Tetapi ada orang menggugatnya. Kami hormati. Selama menjalankannya dengan benar, apakah itu ke MK atau ke MA. Yang penting tidak ribut-ribut di jalan," ujar Hadar
 
Menurut Hadar, KPU masih menunggu. Selama judicial review belum diputuskan, KPU akan bekerja sesuai UU.
 
"Tidak bisa nanti 'oh nanti dulu kami sedang judicial review jangan dilaksanakan dulu' enggak boleh dong, kan ada time plannya sendiri-sendiri. Selama itu belum berubah ya kami jalankan yang sudah berlaku," kata Hadar.
 
Hadar menyayangkan pemerintah belum menjadikan hasil revisi UU Pilkada ke UU. Sehingga, KPU belum dapat bekerja secara maksimal. "Sekarang kami bekerja dengan undang-undang yang lama," ujarnya.
 
Menurut Hadar situasi penyelenggara pemilu sekarang agak kikuk. Pasalnya, satu sisi peraturan yang berlaku saat ini PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Tetapi, di sisi lain sudah ada UU yang disahkan DPR, namun belum ditandatangani dan diundang-undangkan oleh Pemerintah.
 
"Katankanlah kami ancang-ancang membuat draft. Tapi masih tergantung apakah bisa selesai di dalam forum konsultasi atau tidak. Kita mengatur a, dewan mengatur b dan mengikat bagi kami. Jadi ada situasi-situasi yang memang kikuk," katanya.
 


(FZN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA