NasDem Walk Out dari Pengesahan Revisi UU MD3

Whisnu Mardiansyah    •    Senin, 12 Feb 2018 19:23 WIB
uu md3
NasDem <i>Walk Out</i> dari Pengesahan Revisi UU MD3
Foto: Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: Medcom.id/Gregorius Yohandi.

Jakarta: Fraksi Partai NasDem memutuskan walk out dalam rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang MD3. NasDem menilai revisi semata demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu. 

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sebelum pembacaan laporan hasil revisi rancangan Revisi UU MD3 oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, Fraksi Partai Nasdem menginterupsi meminta pimpinan sidang menunda pengesahan revisi UU MD3. 

"Mengingat bahwa revisi harus dalam rangka road map parlemen yang modern. Substansi yang ada di dalam surga saat ini terlalu banyak muatan pragmatisme," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate di Ruang Sidang Paripurna Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2018.

Penolakan pun diutarakan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi PPP meminta agar pengesahan revisi UU MD3 ditunda. Fraksi PPP meminta pembahasan revisi UU MD3 dikembalikan ke tingkat I.

"Terkait pasal materi dalam UU ini terkait pengisian ketua MPR tambahan kami memandang bahwa rumusan pasal yang ada melanggar hak konstitusional lembaga negara lain yaitu DPD," jelas Arsul.

Baca: DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU MD3

Ditemui di luar sidang, Johnny mengatakan revisi UU MD3 hanya mengakomodasi kelompok tertentu untuk memperebutkan jatah pimpinan. "Kepentingan kelompok yang ditonjolkan merebut jatah pimpinan ini ada dualisme dua parameter digabungkan jadi satu," kata Johnny.

Pada hakikatnya Partai NasDem sepakat dilakukan revisi UU MD3. Namun, itu harus dilakukan secara komprehensif dan substantif.

"Saya setuju ini direvisi dengan dasar profesionalitas hasil pemilihan umum tapi untuk diterapkan nanti untuk hasil pemilu 2019 bukan sekarang," kata Johnny.





(OGI)