Audit Kementerian PUPR Menunjukkan Gedung DPR Kelebihan Kapasitas

Ilham wibowo    •    Senin, 13 Nov 2017 15:48 WIB
dpr
Audit Kementerian PUPR Menunjukkan Gedung DPR Kelebihan Kapasitas
Gedung DPR/MI/Susanto

Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah rampung melakukan audit pemeriksaan kelayakan gedung Nusantara I DPR RI. Aspek kenyamanan dinilai di bawah standar lantaran kelebihan kapasitas.

"Isi gedung DPR itu kalau dari daftar yang saya terima ada 4.400 orang. Padahal kapasitas gedung itu maksimal hanya 800 orang, itu sangat over kapasitas," tutur Kepala Balitbang Kemen PUPR Danis Hidayat Sumadilaga kepada Metrotvnews.com, Senin 13 November 2017.

Danis mengatakan, indikator standar kenyamanan tesebut telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Gedung Negara. Saat ini, kata dia, ruang kerja anggota dewan hanya memiliki luas 30 meter persegi. Jumlah tersebut dinilai sangat kecil dibanding perhitungan stadar kenyamanan minimal fasilitas ruangan anggota dewan sebesar 117 meter persegi.

"Kita berdasarkan Perpres, anggota DPR itu harus punya ruang kerja, ruang tamu, ruang staf, dan ruang rapat kurang lebih 117 meter persegi. Yang ada sekarang sekitar 30 meter persegi karena diisi 4.400 orang itu," papar danis.

Tak hanya itu, kelebihan kapasitas juga terlihat dari ketersediaan fasilitas toilet. Hasil kajian tim, lanjut Danis, satu toilet di gedung DPR saat ini mesti digunakan untuk 44 sampai 50 orang.

"Toilet juga perlu standar untuk memerhatikan pelayanan kebersihan, satu toilet harus memungkinkan 15 orang. Kalau ada sekian ribu orang harus ada toilet sekian," ucap Danis.

Hasil audit tim akademisi independen ini juga menyebut aspek keselamatan gedung yang dibangun pada 1965 ini juga kurang layak. Beberapa lift dan tangga darurat di gedung berlantai 23 ini kondisinya mengkhawatirkan.

"Gedung tinggi itu paling bahaya adalah kebakaran, kita juga sudah lakukan simulasi kebakaran," ucap dia.

Danis menjelaskan, audit gedung merupakan permintaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Menurut dia, rekomendasi hasil audit gedung lama tidak berkaitan secara langsung dengan proyek pembangunan gedung baru.

Pembangunan gedung baru DPR telah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Kementerian PUPR dipastikan mengambil alih teknis proyek dengan pagu anggaran senilai Rp601 miliar ini.


(OJE)