Sistem Hybrid Multiplexing Dinilai Solusi RUU Penyiaran

Ilham wibowo    •    Rabu, 14 Feb 2018 08:07 WIB
lembaga penyiaran
Sistem Hybrid Multiplexing Dinilai Solusi RUU Penyiaran
Ketua DPR Bambang Soesatyo--Medcom.id/Ilham Wibowo

Jakarta: Sistem hybrid multiplexing dinilai menjadi solusi dalam mengatur frekuensi penyiaran di Indonesia. Pemerintah dan DPR telah menyepakati pilihan tersebut untuk dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. 

"Sudah ada kesepakatan, jalan keluar bahwa jangan sampai ada kerugian bagi industri pertelevisian yang sudah berjalan sekarang ini," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018. 

Sistem ini merupakan campuran antara sistem single mux dan multi mux. Sehingga, berbagai kebaikan yang ada di kedua sistem itu bisa diambil dan dikombinasikan.

Bamsoet sapaan Bambang berpandangan, kesepakatan memilih sistem hybrid multiplexing juga didasari agar membuka kesempatan bagi pendatang baru di dunia penyiaran. Namun demikian, pihak pemerintah tetap memiliki peran untuk mengatur frekuensi penyiaran di Tanah Air.  "Kepentingan ini bisa disatukan dalam solusi yang namanya hybrid," ungkapnya.  

Baca: RUU Penyiaran Konsep Single MuxDikhawatirkan Menciptakan Monopoli

RUU Penyiaran sebagai inisiatif DPR, lanjut dia, akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Komisi I DPR yang membidangi sektor penyiaran pun bakal mengundang pihak terkait untuk merumuskan teknis penerapan aturan. 

"Mudah-mudahan masa sidang depan, inisiatif DPR terhadap RUU penyiaran bisa kita sahkan di paripurna dan selanjutnya diserahkan kepada mekanisme yang ada dan pelaksanan leading sektornya adalah Komisi I," ujar Politikus Golkar ini. 

Baca: Single Mux Diprediksi Ciptakan Monopoli Baru di Industri Penyiaran

Bamsoet optimistis selama periode dirinya memimpin DPR, seluruh pembahasan RUU yang mandek bakal menjadi fokus termasuk RUU Penyiaran. Pasalnya tarik menarik antara sistem single mux dan multi mux ini sudah dibahas sejak 2008. 

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan, DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara sepakat mencari jalan tengah, yakni sistem hybrid multiplexing.

"Saya meyakini kalau semua persoalan-persoalan bisa dikupas dan ditemukan titik temunya antara berbagai kepentingan, masa periode kami yang sampe 2019 ini itu bisa kita sahkan," tandasnya. 



(YDH)