BPJS Mesti Jadi Pembeda dari Asuransi Kesehatan

Ilham wibowo    •    Senin, 27 Nov 2017 17:14 WIB
bpjs kesehatan
BPJS Mesti Jadi Pembeda dari Asuransi Kesehatan
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Jakarta: Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai mesti jadi pembeda dengan asuransi kesehatan yang dikeluarkan swasta. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, peserta BPJS Kesehatan dilindungi regulasi untuk mendapatkan segala manfaat yang dijamin oleh negara.

Regulasi terebut, yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut Dede, BPJS Kesehatan wajib melayani seluruh peserta dalam daftar jaminan kesehatan nasional (JKN) tanpa membedakan tingkat ekonomi masyarakat.

"Jadi apa bedanya jaminan sosial dengan asuransi lain jika manfaat (BPJS Kesehatan) dikurangi," kata Dede, Senin 27 November 2017.


Sejumlah calon peserta BPJS Kesehatan antre menunggu penyelesaian adminitrasi di kantor BPJS Lhokseumawe, Aceh, Senin (15/5/2017). Foto: Antara/Rahmad

Dede tak sepakat bila kemudian BPJS Kesehatan berencana menggunakan skema cost sharing untuk menutup defisit anggaran yang disebutkan hingga mencapai Rp9 triliun. Skema ini rencananya diterapkan pada delapan katagori yang masuk dalam daftar penyakit katastropik, yakni penyakit jantung, penyakit ginjal, kanker, stroke, talasemia, leukimia, sirosis hepatitis, dan hemofilia.

"Sebenarnya cost sharing itu bisa dilakukan jika penyakitnya adalah penyakit langka yang menghabiskan biaya besar sekali. Namun jika penyakit masyarakat seperti jantung, stroke dan kanker, gagal ginjal sudah masuk kategori resiko umum, bahkan orang desa pun sekarang berpotensi mengalami penyakit demikian," papar Politikus Demokrat ini.

Baca juga: BPJS Kesehatan Tegaskan Isu Hapus Tanggungan Delapan Penyakit Hoaks

Dede meminta BPJS Kesehatan cermat menentukan langkah kebijakan. Dalam waktu dekat, kata Dede, Komisi IX akan kembali meminta kehadiran BPJS untuk merinci skema urunan yang diterapkan bagi peserta JKN dari kalangan mampu itu.

"Harus didudukkan dengan DPR dulu karena ini menyangkut amanah undang-undang. Segera nanti kami akan panggil BPJS untuk jelaskan rencananya," ujar Dede.




(MBM)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA