DPR Disarankan Batalkan RKUHP

LB Ciputri Hutabarat    •    Sabtu, 03 Feb 2018 18:05 WIB
ruu kuhp
DPR Disarankan Batalkan RKUHP
Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti

Jakarta: Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyarankan DPR membatalkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, banyak pasal yang dipaksakan masuk dan dikhawatirkan menimbulkan kontroversi.
 
"RKUHP ini banyak pasal yang kontroversial. Ada pasal kesusilaan, zinah, LGBT, juga yang lainnya‎," kata Bivitri, di Gado Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2018.
 
Bivtri mengungkapkan, pemerintah belum memperhitungkan dampak dari penerapan pasal kontroversi tersebut. Salah satunya, soal kesiapan lembaga permasyarakatan untuk membina pelanggar KUHP itu.

Baca: Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Bentuk Perlindungan Kewibawaan   

"Lapas sudah siap belum? Sudah dihitung belum kapasitasnya? Harusnya dihitung dulu semuanya apalagi ini pidana. Nanti bicara kapasitas penjara, kemampuan penuntut umum menuntut, dan seterusnya," terang dia.
 
Bivtri menyarankan RKUHP dihentikan. Menurut dia, RKHUP lebih sarat dengan kepentingan politik. "Saya rasa impilkasi nanti banyak negatifnya, mending dihentikan saja," tutup dia.




(FZN)