Pimpinan DPR Tunggu Surat Resmi Pergantian Novanto

M Sholahadhin Azhar    •    Minggu, 10 Dec 2017 12:57 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Pimpinan DPR Tunggu Surat Resmi Pergantian Novanto
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah/MI/Mohamad Irfan

Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah mendengar kabar mundurnya Setya Novanto sebagai pimpinan legislatif, namun belum menerima surat resmi. Dalam surat itu, Novanto disebut menunjuk Aziz Syamsudin menggantikannya sebagai Ketua DPR.

"Kami tunggu kabar secepatnya apabila bentuk fisiknya (surat) diterima," kata Fahri saat dikonfirmasi, Minggu, 19 Desember 2017.

Fahri mengklaim informasi resmi dari pihak yang biasa mewakili Novanto memang sudah diterima. Begitu pula soal penunjukan Aziz.

Fahri menduga surat itu sudah di kirim ke DPR. Namun, bertepatan akhir pekan, perkantoran memang tutup karena libur.

"Bentuk fisik belum kami terima, mungkin karena sekretariat masih tutup (libur)," ujar Fahri.

Baca: Penunjukan Aziz Jadi Ketua DPR Diteken Beberapa Hari Lalu

Sementara itu, Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut pergantian Ketua DPR secara sepihak mencederai demokrasi. Sebelum Novanto meneken surat itu, ada pertemuan yang diinisiasi Ketua FPG DPR RI Robert Kardinal dan Aziz Syamsuddin dengan mengundang ketua-ketua fraksi lain.

"Apabila informasi itu benar, maka untuk kesekian kalinya oknum politikus Golkar telah mempermalukan bahkan melecehkan Golkar dan DPR," kata Doli melalui keterangan tertulis, Minggu, 10 Desember 2017.

Tindakan itu dinilai menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan partai dan publik. Sikap itu, terang Doli, mengesankan DPR berada di dalam genggaman orang-orang tertentu.

"Perlu diingat sekali pun ketua DPR saat ini adalah haknya Golkar, bukan berarti DPR itu harus tersandera terus menerus mengikuti kepemimpinan Golkar yang memang sedang bermasalah," tegas dia.

Ia juga menegaskan Novanto bukan pemilik Golkar. Kepemimpinan tersangka kasus korupsi KTP-el itu juga telah terdelegitimasi. Logikanya, anggota DPR tidak perlu mengikuti keinginan Novanto maupun Aziz.

DPP juga diminta tegas, terutama bagi kelompok Airlangga Hartarto. "Dalam situasi sekarang ini, jawaban efektifnya adalah segera pleno untuk menetapkan waktu Munaslub, pergantian kepemimpinan Novanto secepat mungkin. Manuver-manuver yang melanggar aturan partai seperti itu akan sering terjadi bila kepemimpinan Novanto dan kroninya ini masih terus berlangsung," beber Doli.


(OJE)

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

1 hour Ago

KPK menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka koru…

BERITA LAINNYA