RUU Penghapusan Kekerasan Sekual Harus Segera Disahkan

Arga sumantri    •    Jumat, 09 Nov 2018 11:20 WIB
pelecehan seksual
RUU Penghapusan Kekerasan Sekual Harus Segera Disahkan
Anggota DPR Komisi IX Okky Asokawaty - MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Pemerintah dan DPR diminta mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU itu diminta segera disahkan DPR sebelum masa jabatan periode 2014-2019 berakhir. 

"Dengan adanya UU tersebut diharapkan terdapat mekanisme pencegahan, penindakan, serta perlindungan khususnya bagi perempuan sebagai pihak yang rentan atas kekerasan seksual," kata Anggota DPR Komisi IX Okky Asokawaty saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 9 November 2018. 

Okky mengatakan, banyak persoalan yang membuat tersendatnya proses hukum atas tindakan pemerkosaan. Misalnya, pertimbangan psikologis penyintas atau dalam rangka menjaga nama baik lembaga. 

"Atau karena menjaga nama baik pihak-pihak terkait. Padahal, hal tersebut sama saja berkompromi dengan penjahat kekerasan seksual," ucap Politikus yang kini bergabung dengan NasDem itu. 

Bagi Okky, tindakan pemerkosaan jelas-jelas telah merugikan korban, terutama perempuan. Dengan begitu, kata dia, satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah membawa kasus pemerkosaan ke jalur hukum.

(Baca juga: Komisi VIII Desak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)

Menurut Okky, kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa salah satu mahasiswi Universitas Gajah Mada (UGM) harus menjadi momentum. Kasus yang terjadi pada 2017 itu kembali hangat jadi perbincangan tahun ini. 

"Ini dijadikan bahan catatan penting atas praktik-praktik serupa yang kerapnya terhenti di tengah jalan," imbuh dia. 

Ia memastikan mendukung rencana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk proaktif melakukan pendampingan terhadap korban pemerkosaan. Ia juga mendorong lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan advokasi dan pendampingan terhadap penyintas. 

Menurut dia, seluruh pihak harus bisa mengirim pesan kalau pemerkosaan telah menjadikan perempuan sebagai korban. Nama baik, reputasi, dan identitas lain yang melekat pada institusi dan sejenisnya, tidak bisa ditukar dengan cara menyembunyikan kasus pemerkosaan. 

"Kasus ini harus dijadikan momentum untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan seksual," tandas dia. 





(REN)