Jimly Setuju Pasal Karet UU ITE Direvisi

Cindy    •    Senin, 04 Feb 2019 17:45 WIB
undang-undang ite
Jimly Setuju Pasal Karet UU ITE Direvisi
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie (kanan) - Medcom.id/Cindy

Jakarta: Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie setuju ada evaluasi atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebab, pasal karet pada UU ITE telah banyak memakan korban.

“UU ITE itu harus dievaluasi kembali, bahkan ini jadi mirip pasal-pasal karet dan UU Subversif. Masa ujaran kebencian yang di-forward ke orang lain, itu orang (yang menyebarkan) juga kena. Apalagi sesudah kasus Buni Yani dan sekarang Ahmad Dani,” tutur Jimly di Kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin, 4 Februari 2019.

Jimly mengaku semula UU ITE dianggap menjadi solusi untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat di media massa. Namun, belakangan undang-undang itu menjadi masalah bagi kehidupan demokrasi Pancasila di Indonesia.  

“Mungkin memang mereka salah, tapi masa semua masalah itu pakai pendekatan hukum pidana. Bisa-bisa semua jadi masuk penjara,” kata dia. 

Nyatanya, ujaran kebencian dan penyebaran informasi di media massa tidak bisa dibatasi dengan UU ITE. Jimly mengimbau untuk mencari kontrol solutif terkait permasalahan itu.

“Hanya karena perbedaan pendapat malah mencoreng demokrasi Pancasila kita sendiri. Jangan pakai pendekatan hukum pidana, baiknya evaluasi saja pasal-pasal yang sifatnya pasal karet di UU ITE. Atau bisa melalui legislatif preview di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Mantan Ketua Umum MK itu. 

Pasal 27 ayat 3 UU ITE kerap disebut sebagai pasal karet. Pasal itu yakni: melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.




(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA