RUU Pemilu Menuju Titik Temu

Putri Anisa Yuliani    •    Senin, 19 Jun 2017 06:56 WIB
revisi uu pemilu
RUU Pemilu Menuju Titik Temu
Ilustrasi pemilu. Foto: MTVN.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah yakin titik temu soal lima isu krusial, yang membuat pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu tak kunjung rampung, akan dicapai. Lobi-lobi terus diintensifkan, terutama untuk mencapai kompromi soal ambang batas pencalonan presiden.

Panitia Khusus (Pansus) RUU akan membuat keputusan tingkat I hari ini, selanjutnya diserahkan ke pimpinan DPR dan dibawa kepada Badan Musyawarah. Rapat paripurna bakal digelar setelah Lebaran nanti.

"Saya masih yakin ada titik temu untuk keputusan musyawarah di Pansus. Kalau belum ada titik temu, masih ada rapat paripurna," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Minggu 18 Juni 2017. 

Pemerintah, imbuh dia, bergeming pada sikap semula yakni presidential threshold 20%-25% tetap diberlakukan pada pemilu serentak 2019. Artinya, hanya parpol atau gabungan parpol pemilik minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya yang boleh mencalonkan presiden.

Pihaknya bahkan akan mundur dari pembahasan jika aturan itu tak diberlakukan. Tjahjo menegaskan pemberlakuan, presidential threshold masih konstitusional meski pemilu digelar serentak. Ambang batas pencalonan presiden diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dan sistem presidensial.

"Ketentuan dalam UU yang sudah baik dipertahankan, yang belum sempurna disempurnakan. Demikian sikap pemerintah sebagaimana dalam arahan Presiden (Joko Widodo)," kata politikus PDIP itu.

Pemerintah pun sebisa mungkin menghindari opsi voting dan deadlock dalam pembahasan RUU Pemilu. Tjahjo berharap fraksi-fraksi bisa memahami argumentasi pemerintah untuk mempertahankan presidential threshold.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PPP Achmad Baidowi juga menyakini lima isu krusial dapat segera diputuskan. Menurut dia, kecil kemungkinan terjadi deadlock. Lobi-lobi terus dilakukan dan mulai mengarah ke titik temu.

Soal presidential threshold, misalnya, fraksi-fraksi menuju kesepakatan tetap diberlakukan, tetapi di angka 10%-15%. Untuk sistem pemilu disepakati terbuka, ambang batas parlemen 4%, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10 kursi, dan konversi suara menjadi kursi dengan suara terbanyak.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy memaparkan kemungkinan skenario dalam rapat Pansus hari ini. Bila kesepakatan terhadap hasil lobi lintas fraksi terhadap lima isu krusial tercapai, Pansus tinggal menetapkannya sebagai keputusan Pansus.

"Apabila tidak tercapai secara bulat, Pansus akan menetapkan paket-paket sebagai variasi terhadap pilihan fraksi yang berbeda-beda. Kemudian paket-paket ini bisa diambil keputusan di tingkat Pansus, bisa juga di tingkat Rapat Paripurna DPR," jelas dia.

Lebih lanjut, jika skenario satu maupun dua tidak tercapai, Pansus hanya akan mempersiapkan agenda voting di tingkat paripurna. Voting akan dilakukan secara item per item kelima isu krusial tersebut.

Pertaruhan

Anggota Pansus Pemilu dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, isu krusial yang tersisa akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat di tingkat Pansus. Namun, jika cara itu tidak bisa ditempuh, tak menutup kemungkinan untuk voting di rapat paripurna.

Baca: ?PKB Bisa Berubah Sikap Soal Presidential Threshold

PAN, tandas Viva Yoga, masih menuntut dihilangkannya presidential threshold. "Jika ada pemberlakuan presidential threshold, di samping akan digugat di Mahkamah Konstitusi, secara yuridis inkonstitusional dan tidak relevan lagi karena pemilu dilaksanakan serentak," terang dia.




(OGI)