PKB Bisa Berubah Sikap Soal Presidential Threshold

Astri Novaria    •    Sabtu, 17 Jun 2017 09:53 WIB
revisi uu pemilu
PKB Bisa Berubah Sikap Soal <i>Presidential Threshold</i>
Gedung DPR. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Sikap pemerintah yang berencana menarik diri dari pembahasan apabila masih terjadi kebuntuan dalam membahas lima isu krusial RUU Penyeleggaraan Pemilu, bisa dipahami. Kendati begitu, titik temu tetap harus diupayakan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan masih ada kemungkinan sikap PKB yang mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden berubah arah. Saat lobi-lobi di Pansus RUU Pemilu pun sempat hampir sepakat.

Alternatif tengah yang bisa disepakati PKB ialah berada di angka 10%-15% untuk ambang batas presiden. Namun, pemerintah berkukuh di angka 20%-25% dan mengancam ingin mundur dari pembahasan RUU Pemilu.

"Pelaku dan pelaksana utama RUU ini kan partai, harusnya pemerintah bisa memahami dan mendorong lobi-lobi berjalan baik, bukan sebaliknya. Kami yakin pemerintah pada akhirnya akan arif bijaksana," ujar Daniel, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menambahkan, tidak hanya ambang batas presiden yang paling alot dibahas. Poin konversi suara ke kursi juga belum mencapai kesepakatan.

Dalam menanggapi wacana pengeluaran perppu, Hetifah mengatakan itu bisa menjadi solusi untuk mengatur beberapa hal seperti keserentakan dan perubahan daerah pemilihan atau kursi. Namun, menurutnya, apa saja yang menjadi muatan dalam perppu tersebut bergantung pada Presiden RI Joko Widodo.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, pun berharap Presiden turut menyikapi RUU Pemilu.

"Sentral kekuasaan sistem presidensial adalah presiden. Dalam pembahasan RUU Pemilu ini, Presiden tidak bisa melempar batu sembunyi tangan bahwa ini hanya urusan DPR. Ini juga urusan Presiden," ujar Feri dalam diskusi bertema RUU Pemilu: Inkonsistensi pelaksanaan Nawa Cita di Jakarta, kemarin.

Ia menilai pembahsan RUU Penyelenggara Pemilu saat ini cenderung bertele-tele. Di sisi lain, penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI butuh persiapan matang dalam mempersiapkan tahapan Pemilu 2019 mendatang.

"Ada baiknya kodifikasi ini disetop dulu karena kalau tidak bisa maksimal dan tarik menarik kepentingan terjadi, lebih baik kembali ke UU Pemilu yang lama agar KPU bisa mempersiapkan diri," kata Feri.

Dana saksi

Meski bukan termasuk salah satu dari lima isu krusial dalam RUU Pemilu, poin pelatihan saksi juga masih belum mencapai kesepakatan. Tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, dan NasDem, menolak adanya pelatihan saksi yang diselenggarakan Bawaslu. Fraksi-fraksi lainnya menyetujui pelatihan itu diadakan.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kembali mengingatkan norma pelatihan saksi peserta pemilu yang akan diatur di dalam RUU Pemilu hanya akan memboroskan anggaran negara. Tambahan lagi, pelatihan saksi tidak sesuai dengan desain dan tugas kelembagaan Bawaslu.

"Pelatihan saksi peserta pemilu ialah tugas partai politik sebagai peserta pemilu. Jika ditambah lagi dengan tugas untuk melaksanakan pelatihan saksi partai politik seluruh Indonesia, ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi penyelenggara," tutur Titi.

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menaksir dana yang diperlukan untuk membiayai pelatihan saksi peserta pemilu di sekitar 540 ribu tempat pemungutan suara (TPS) sebesar Rp11,1 triliun.

Namun, taksiran itu dibantah Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Riza Patria yang memperkirakan kebutuhan dana hanya Rp375 miliar.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Sunanto meyakini anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan saksi jauh melebihi Rp375 miliar yang diperkirakan pansus. Menurutnya, norma tersebut hanya sebagai bagian dari kompromi karena dana saksi parpol ditolak. (Nur/P-1)




(UWA)