DPP Golkar Gelar Rapat Pleno Bahas Novanto

Ilham wibowo    •    Selasa, 18 Jul 2017 10:40 WIB
korupsi e-ktp
DPP Golkar Gelar Rapat Pleno Bahas Novanto
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Foto: MI/M Irfan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Pengurus Partai (DPP) Golkar hari akan menggelar rapat pleno. Agenda yang dilaksanakan di kantor DPP Golkar itu akan membahas dinamika politik termasuk ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik.
 
"Rapat DPP jadinya pukul 13.30 WIB," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Idrus Marham saat dihubungi, Selasa 18 Juli 2017.
 
Idrus mengatakan, rapat tersebut bukan untuk menentukan struktur kepemimpinan baru. Dukungan tetap diberikan kepada Ketua Umum Partai Golkar itu.

Baca: KPK Bidik Calon Tersangka Lain Kasus KTP-el

DPP Partai Golkar masih menunggu surat resmi penetapan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el. Golkar akan menyiapkan bantuan hukum untuk Novanto.
 
"Tetap ketua umun, tidak ada pergantian atau apa. Kita tetap berikan dukungan," kata Idrus.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik setelah KPK mencermati fakta persidangan.
 
"KPK menetapkan SN dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sehingga diduga mengakibatkan negara rugi Rp2,3 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 17 Juli 2017.

Baca: Citra DPR Semakin Merosot

Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya terhadap jabatannya. Sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun.
 
Agus mengatakan, KPK menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka. Novanto diduga memiliki peran dalam proses perencanaan dan pengadaan.
 
Novanto dijerat Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


 


(FZN)

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

25 minutes Ago

KPK memeriksa Mantan Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dal…

BERITA LAINNYA