Tjahjo Sebut Maraknya OTT Kepala Daerah bukan Salah Parpol

Intan fauzi    •    Senin, 25 Sep 2017 15:50 WIB
ott kpk
Tjahjo Sebut Maraknya OTT Kepala Daerah bukan Salah Parpol
Mendagri Tjahjo Kumolo (dua dari kiri)/MTVN/Intan Fauzi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak mau menyalahkan parpol atas banyaknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, sistem perekrutan calon kepala daerah melalui partai sudah baik.

"Calon kepala daerah yang didukung partai lewat rekrutmen yang tepat. Ada psikotesnya, diklat kadernya, penguatan wawasan ideologinya, diklat kepala daerah juga ada," terang Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 25 September 2017.

Kepala daerah terpilih pun langsung diikutkan pelatihan, seperti memahami cara membuat kebijakan dan perencanaan anggaran. Dalam pelatihan, materi dari KPK sudah diberikan 10 persen.

"Karena sistem yang sudah ada ini kami perkuat, (materi) 50 persen diklat kepala daerah terpilih nanti dari KPK. Fungsi pencegahannya jalan, fungsi pembinaannya jalan, fungsi pengawasannya jalan," ujar bekas Sekjen PDI Perjuangan itu.

Dalam beberapa minggu terakhir KPK menangkap sejumlah kepala daerah. Mereka kedapatan menerima suap dari pihak lain. Rata-rata mereka memainkan proyek di daerah. Kasus terakhir menimpa Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi.

KPK resmi menetapkan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain Iman, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Kepala BPTPM Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira; pihak swasta Hendry; Dirut PT KIEC Tubagus Donny Sugihmukti; Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro; dan Project Manager PT BA Bayu Dwinanto Utomo. Tersangka terjaring dalam OTT KPK sejak Jumat 22 September hingga Sabtu 23 September 2017 dini hari.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut, Iman diduga menerima suap Rp1,5 miliar untuk memuluskan proses perizinan di BPTPM Kota Cilegon, yaitu rekomendasi amdal sebagai salah satu persyaratan pembagunan mal Transmart. Ia menyebut suap terhadap Iman menggunakan modus baru. Pihak pemberi, yakni PT KIEC dan PT BA memberi uang melalui dana CSR pada Cilegon United Football Club.

Saat penangkapan, penyidik menyita uang tunai Rp1,125 miliar dari perjanjian Rp1,5 miliar.

Iman dan Ahmad Dita sebagai pihak penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Hendry, Tubagus Donny, Eka Wandoro, dan Bayu Dwinanto sebagai pemberi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sederet pejabat daerah baik bupati maupun wali kota juga sudah terjaring OTT KPK. Di antaranya eks Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Wali Kota nonaktif Tegal Siti Masitha Soeparno, dan Wali Kota nonaktif Batu Eddy Rumpoko.


(OJE)