Bawaslu Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Mahar Rp500 Miliar

   •    Minggu, 12 Aug 2018 17:00 WIB
pilpres 2019Prabowo-Sandi
Bawaslu Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Mahar Rp500 Miliar
Ilustrasi Bawaslu. Foto: MI/Mohamad Irfan.

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta mengusut dan menuntaskan kasus dugaan mahar sebanyak Rp500 miliar yang diberikan Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Sebab, persoalan mahar merupakan permasalahan hukum yang serius dan tidak dapat ditolerir.
 
Ketua Cyber Indonesia Aulia Fahmi mengatakan mahar politik menyangkut persoalan integritas bangsa. Menurutnya, Indonesia tidak boleh dipimpin oleh pemimpin yang `transaksional`. “Publik memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kredibelitas pemimpinnya,” kata Aulia dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 12 Agustus 2018.
 
Aulia meminta Bawaslu memeriksa Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief serta memanggil nama-nama yang disebut dalam kasus itu. “Ini kan baru tahap pendaftaran, masih ada waktu buat Bawaslu untuk mengusut dugaan mahar itu. Harus bergerak cepat,” ujarnya.
 
Menurutnya, jika informasi mengenai mahar itu benar, maka Bawaslu dapat mencoret nama calon presiden atau calon wakil presiden yang terlibat. Sedangkan partai yang terbukti menerima mahar harus diberi sanksi. Hal itu sesuai Pasal 228 UU RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.
 
“Sanksi bisa diberikan sejak dini. Ini adalah langkah penyelamatan demokrasi di Indonesia,” katanya.
 
Aulia menilai, jika dugaan itu benar dan Bawaslu tidak bertindak cepat, maka Indonesia akan kehilangan marwah demokrasinya, dan selamanya dikenang sebagai negara demokrasi `transaksional`.
 
“Kami mendesak bawaslu melakukan pemeriksaan dan ditindaklanjuti oleh Bareskrim lalu disidangkan dipengadilan. Hukum harus menjadi penentu agar rakyat tidak kehilangan kepercayaan terhadap Bawaslu yang dikenal sebagai lembaga yang kredibel,” katanya.
 
Namun, kata Aulia, jika setelah pemeriksaan ternyata dugaan mahar Rp500 miliar itu tidak benar, maka Andi Arief yang menyampaikan informasi tersebut harus dijerat dengan delik penyebaran berita bohong melalui media elektronik.
 
Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief membeberkan info terkait mahar sebanyak Rp500 miliar yang diberikan Sandiaga Uno pada PAN dan PKS. Andi menyebut informasi itu berasal dari politikus Gerindra Fadli Zon dan elit Gerindra lain.
 
"Itu adalah keterangan resmi dari tim kecil Partai Gerindra, yaitu Fadli Zon, Prasetyo, Sufmi Dasco, dan Fuad Bawazier," kata Andi melalui pesan tertulis, 11 Agustus 2018.

Baca:Pengakuan Andi Arief Soal Mahar Rp500 Miliar Sandiaga
 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah adanya mahar Rp500 miliar dari Sandiaga. Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynuddin meminta Andi membuktikan hal tersebut. Suhud bahkan menegaskan ungkapan Andi hoaks.
 
"Ya iyalah (hoaks), Rp500 miliar bagaimana bawanya? Itu enggak benar. Suruh buktikan saja omongannya," kata Suhud.
 
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade meragukan kebenaran ucapan Andi. "Itu dongeng belaka. Pasalnya, dalam mengeluarkan uang sebesar itu (Rp500 miliar), pasti dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Andre.
 
Sejalan dengan Suhud, Andre juga meyebut ucapan Andi Arief hanya hoaks. "Jadi, pernyataan Andi Arief saya pastikan hoaks," ujarnya.
 
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN) Yandri Susanto meminta Andi Arief tak menebarkan fitnah.
 
"Itu tidak benar dan fitnah ya. Mulut comberan Andi Arief itu harap disetop, kalau enggak kita akan tuntut dia di meja hukum," tegas Yandri.
(FZN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA