Metrotvnews.com, Jakarta: Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto dituding bermain politik dalam konflik kepemimpinan DPD. Sudarsono pun telah dilaporkan ke Komisi Aparatul Sipil Negara (KASN).
"Ada dua anggota DPD, Pak Asri Anas dan Nurmawati Dewi Bantilan yang sudah melaporkan Pak Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Sekjen ke KASN yaitu pada 5 Mei kemarin," kata Wakil Ketua DPD periode 2014-2017 GKR Hemas dalam Forum Kamisan Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.
Menurut Hemas, pelaporan itu terkait penggunaan anggaran, perlakuan yang tidak adil dalam hal fasilitas dan keuangan. Hemas menilai alasan Sekjen tunduk kepada pimpinan baru yang telah dilantik, tidak tepat.
"Makanya itu. Waktu dia mengatakan saya hanya mengikuti perintah pimpinan yang sudah dilantik sama Mahkamah Agung. Itu saja. Bagi saya (pimpinan) yang mana. Apakah itu sah atau tidak," ujar dia.
Hemas menegaskan pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD yang baru tidak sah. Hemas berjuang membatalkan kepemimpinan baru lewat PTUN Jakarta.
"Saya optimis bisa dibatalkan," tandas dia.
(SCI)
Kubu G.K.R. Hemas belum mengambil sikap atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Lembaga peradilan di bawah MA ini disebut ingin melindungi induknya dari tanggung jawab.
Contoh buruk terjadi karena dewan yang sejatinya mewakili setiap daerah itu dikangkangi kepentingan partai politik.
Berbagai LSM menggelar aksi dan berharap PTUN memutus kasus tersebut tanpa memihak.
Hukum tidak boleh dikalahkan dengan politik.
Mereka ingin PTUN independen memutus kasus tersebut.
Sebagai lembaga yang memproduksi hukum, seharusnya MA tahu sumpah tersebut melanggar UU MD3 pasal 260 tahun 2017.
Mereka mengharapkan independensi hakim dalam memutus perkara terkait sengkarut kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). …
Krisis konstitusional bukan sekadar perebutan jabatan pimpinan antara kubu G.K.R. Hemas dan Oesman Sapta Odang.
Majelis hakim diminta dapat memberikan putusan secara adil dalam perkara DPD.
Jika seorang wanita sudah siap hamil, maka ia perlu memperhatikan nutrisi makanan yang dikonsumsi.
Tak sedikit orang mengeluh gaji bulanan seperti hanya menumpang lewat di rekening tabungan. Di sinil…
Pimpinan Dewan masih bisa mengambil keputusan meski tanpa Novanto.
Jabatan Masinton digantikan Eddy Kusuma Wijaya.
KPK kembali menolak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus Hak Angket KPK.
Ia menegaskan urusan itu tak berada di domainnya sebagai Kepala Negara.
Delegasi Indonesia diminta bersuara lantang di Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis 21 September 2017.
Presiden Joko Widodo memiliki banyak hal yang ingin dia bagikan melalui media sosial.
Kasus yang ada sekarang ini diyakini menjadi pelecut bagi kader-kader Golkar di akar rumput.
Presiden Joko Widodo ingin startup dipermudah tanpa dihalangi aturan yang berbelit-belit.
Sekjen DPR Achmad Djuned mengatakan bahwa gedung Nusantara I DPR dalam kondisi tidak layak.
Gatot Nurmantyo menegaskan isu pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden 2019 tidak benar.
Kubu Novanto optimistis hakim mengabulkan gugatan terhadap KPK atas penetapan tersangka p…
