Metrotvnews.com, Jakarta: Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto dituding bermain politik dalam konflik kepemimpinan DPD. Sudarsono pun telah dilaporkan ke Komisi Aparatul Sipil Negara (KASN).
"Ada dua anggota DPD, Pak Asri Anas dan Nurmawati Dewi Bantilan yang sudah melaporkan Pak Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Sekjen ke KASN yaitu pada 5 Mei kemarin," kata Wakil Ketua DPD periode 2014-2017 GKR Hemas dalam Forum Kamisan Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.
Contoh buruk terjadi karena dewan yang sejatinya mewakili setiap daerah itu dikangkangi kepentingan partai politik.
Berbagai LSM menggelar aksi dan berharap PTUN memutus kasus tersebut tanpa memihak.
Hukum tidak boleh dikalahkan dengan politik.
Mereka ingin PTUN independen memutus kasus tersebut.
Sebagai lembaga yang memproduksi hukum, seharusnya MA tahu sumpah tersebut melanggar UU MD3 pasal 260 tahun 2017.
Mereka mengharapkan independensi hakim dalam memutus perkara terkait sengkarut kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). …
Krisis konstitusional bukan sekadar perebutan jabatan pimpinan antara kubu G.K.R. Hemas dan Oesman Sapta Odang.
Majelis hakim diminta dapat memberikan putusan secara adil dalam perkara DPD.
Keputusan majelis hakim PTUN diharapkan dapat mengakhiri sengkarut di lembaga perwakilan daerah itu.
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menyerahkan berkas amicus curiae.
Pengidap diabetes rentan mengalami stres, yang jika tak diatasi dapat berlanjut menjadi depresi.
Para ahli menyatakan bahwa sebaiknya makan buah dilakukan pada pagi hari. Mengapa?
Hal ini terkait pernyataan Akbar ihwal penetapan tersangka terhadap Setya Novanto.
Ormas-ormas sudah bertemu pada Jumat 14 Juli 2017.
Seluruh fraksi sepakat mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
Ulama dan kiai termasuk yang berperan besar dalam menjaga dan menyebarkan nilai kebangsaan.
Undang-undang tidak berlaku surut.
Pemerintah dianggap berpihak kepada organisasi di luar Islam.
Perppu dapat menjadi pijakan untuk menghukum ormas yang berlawanan dengan ideologi Pancasila.
Presiden Joko Widodo menilai perlu ada perbaikan sistem pemerintahan untuk menghilangkan korupsi.
Presiden tak ingin anggaran habis tanpa terlihat adanya pembangunan.
Azis mengatakan, ada banyak hal yang harus diperhatikan dari terbitnya Perppu Ormas.
Hal ini terkait pernyataan Akbar ihwal penetapan tersangka terhadap Setya Novanto.
