Teten: Seharusnya Dulu Pendaftaran HTI tidak Diterima

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 17 May 2017 21:09 WIB
pembubaran hti
Teten: Seharusnya Dulu Pendaftaran HTI tidak Diterima
Teten Masduki. Foto: Desi Angriani/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya dulu tak menerima pendaftaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi berbadan hukum. Dengan begitu, akan mudah bagi pemerintah saat ini membubarkan HTI.

Teten menilai, terdaftarnya HTI di Kemenkumham membuat pemerintah harus repot mengambil langkah hukum untuk membubarkan organisasi itu. Dari surat Keputusan Menkum HAM Nomor AHU-00282.60.10.2014 tercatat Pengesahan HTI sebagai Badan Hukum. Dalam surat, HTI disebut sebagai perkumpulan.

"Seharusnya, dulu pendaftarannya tidak diterima. Sehingga, sekarang, kalau mau bubarkan HTI harus lewat prosedur hukum," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

Teten menilai langkah pemerintah saat ini telah berada pada jalur yang benar dengan mengambil langkah hukum. Bila tidak, kata dia, pemerintah akan dianggap 'fasis'.

"Ya, memang selama ini ada pembiaran terlalu lama," ucap dia.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyayangkan sikap pemerintah yang memutus bakal membubarkan organisasi tersebut. Pembubaran telah disampaikan Menko Polhukam Wiranto.

Juru bicara HTI Ismail Yusanto menjelaskan, HTI merupakan organisasi resmi yang sudah berdakwah di Indonesia sejak sekitar 25 tahun lalu. Ismail mengklaim penyampaian dakwah juga dilakukan secara legal, tertib, damai, dan tidak pernah menimbulkan persoalan hukum.

Apa yang disampaikan pemerintah mengundang pertanyaan besar. Ismail tak tahu apa yang disangkakan, sehingga pemerintah berencana membubarkan HTI.

"Karena kami tak pernah diundang berdialog dengan pemerintah," tegas dia di Kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Senin 8 Mei 2017.

Apalagi, kata Ismail, dalam pembubaran organisasi masyarakat (ormas) perlu langkah-langkah hukum sesuai Undang-undang Ormas nomor 17 Tahun 2013. Belum lagi, pembubaran ormas perlu melalui prosedur pemberian surat peringatan pertama sampai ketiga.

Pemerintah mengklaim memiliki bukti kuat untuk membawa kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke pengadilan. Namun, pemerintah tak ingin membeberkan bukti tersebut.
 
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengumpulkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 10 Mei 2017. Rapat berlangsung sekitar tiga jam.

Menteri yang keluar pun tak banyak bicara. Tjahjo Kumolo hanya menjawab bahwa pemerintah tak bisa membeberkan bukti yang dimiliki. "Loh, rahasia dong, untuk berkas," kata Tjahjo sambil menaiki mobil.
 
Tjahjo menegaskan, bukti yang dimiliki pemerintah akan dibawa ke pengadilan. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, dokumen yang dibutuhkan pengadilan sudah beres.


(REN)