Tak Kunjung Berhasil, Daerah Pemekaran Berpotensi Digabungkan

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 25 Aug 2017 03:05 WIB
pemekaran daerah
Tak Kunjung Berhasil, Daerah Pemekaran Berpotensi Digabungkan
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono. MI/Panca Syurkani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekira ada 500 lebih daerah otonom di tanah air, sebagian dari jumlah itu merupakan daerah pemekaran. Hanya 33 persen dari daerah pemekaran yang dianggap memenuhi harapan.

Sebanyak 67 persen daerah baru dinilai belum berhasil. Jika hal ini terus berlanjut, daerah yang dianggap belum berhasil itu berpotensi digabungkan. 

"Sangat dimungkinkan karena UU membuka ruang untuk itu," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 24 Agustus 2017.

Aturan yang dimaksud yakni Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemekaran daerah. Dalam regulasi tersebut, menurut Sumarsono, diatur mekanisme untuk menggabungkan daerah pemekaran yang gagal.

Meski begitu, pemerintah belum berniat menggabungkan sejumlah daerah tersebut. Sebab, 67% daerah itu baru dianggap belum mencapai harapan, artinya tingkat efektifitasnya di bawah rata-rata. 

Berbeda dengan daerah gagal yang tingkat perkembangannya 0%. Terlebih, Kemendagri masih belum memformulasikan data penggabungan daerah.

"Pemerintah belum memiliki data untuk mana yang akan digabungkan," katanya.

Atas dasar itu, sejak 2016 Kemendagri memperketat pemekaran daerah. Sebab tak ada jaminan daerah otonomi baru bakal berkembang. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggabungan daerah.

Pun demikian, banyak daerah yang berminat untuk mekar dan mengusulkannya pada Kemendagri. Sejauh ini sudah ada 288 usulan baru, termasuk Provinsi Madura, Cirebon, Bogor Raya, Buton, dan Kapuas Raya. Selain itu ada juga pengusulan untuk Provinsi Papua barat Daya, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Untuk 2019 nanti, Sumarsono mengaku belum mendapat arahan tentang apa yang harus dilakukan soal pemekaran daerah. Prinsipnya pemerintah tak bergantung pada pemekaran, sebab strategi itu hanya salah satu cara meningkatkan kesejahteraan. Namun hanya jika dilakukan dengan benar dan terukur.

"Masih banyak strategi lain yang bisa dilakukan tanpa memekarkan," pungkasnya.



(DRI)