Ketua MPR Sangsi Korupsi Hilang di Bumi Pertiwi

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 15 Sep 2017 18:14 WIB
pemberantasan korupsi
Ketua MPR Sangsi Korupsi Hilang di Bumi Pertiwi
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK nyaris tanpa henti melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah dan pejabat politik. OTT atau penegakan hukum itu diyakini tidak akan pernah menghilangkan praktek korupsi jika biaya politik tetap mahal.

"Anda bayangkan gaji bupati Rp6 juta (misalnya). Sedangkan mau menjadi bupati biayanya mahal sekali. Belum iklan, belum pasang spanduk, belum hadiah, belum sembako, belum sarung, belum transport. Nah, kalau ini tidak diatur saya kira bagaimana pun korupsi tak bisa hilang," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15 September 2017.

Ketua Umum PAN ini mengusulkan agar ada peraturan atau mekanisme khusus ketika seseorang ingin mencalonkan dan memenangkan dirinya dalam suatu proses pemilu.

Calon tersebut tak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi ketika bertarung, tapi mendapat pendanaan yang memadai. Termasuk, bagi partai politik ketika ingin mencetak pemimpin berkualitas dan berintegritas di berbagai lini dan tingkatan.

"Kalau negara yang sudah maju memang parpol (partai politik) itu ditata. Parpol dibiayai, tapi tidak boleh minta (sumbangan), tidak boleh maling. Iklan diatur. Enggak bayar partainya, tapi jamnya sama," ucap dia.

Jika ada mekanisme seperti itu, ia yakin politikus atau parpol akan berusaha untuk tak menghalalkan segala cara ketika berkuasa. Mereka akan menghindari tindak pidana korupsi.

"Kemudian calon anggota DPR (seharusnya) tidak boleh memberikan bantuan, ngasih baju, ngasih makan. Yang boleh hanya buat operasional dia," ucap Zulkifli.

Ia mengungkapkan, dalam aturan ke depan, calon pejabat publik tak boleh memberikan apa pun dan tidak boleh menerima sumbangan dari pihak mana pun. Jika ditemukan, maka pencalonan tersebut dapat dibatalkan.

"Kalau begitu saya kira bisa bersih. Jadi, memang harus diatur," ujar dia.

Niat awal

Zulkifli menambahkan niat calon pejabat publik itu juga harus baik dari awal. Para calon harus meluruskan cita-cita.

"Jadi pejabat, DPR, jadi bupati itu bukan jalan mencari kaya. Bukan jalan mencari proyek. Bukan jalan untuk mencari harta. Tapi, sesuai dengan sumpahnya, orang menjadi bupati itu kan taat pada konstitusi, taat pada peraturan. Artinya tugasnya cuma melayani rakyat dan melayani negara sesuai dengan UU," beber dia.

Zulkifli meyakinkan bahwa negara tidak merugi lebih besar ketika membantu pendanaan para calon dan parpol dengan jumlah yang memadai. Justru, kata dia, kerugian negara lebih besar ketika pejabat terpilih melakukan kongkalikong dalam membuat kebijakan.

"Sekarang satu bupati (saja), kebijakannya bisa merugikan triliunan rupiah," ujar Zulkifli.


(UWA)