Ormas Diberi Kebebasan, tapi Jangan Kebablasan

Dheri Agriesta    •    Rabu, 30 Nov 2016 15:22 WIB
uu ormas
Ormas Diberi Kebebasan, tapi Jangan Kebablasan
Unjuk rasa ormas di Aceh. Antara Foto/Rahmad

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, selama ini pemerintah memberikan kebebasan kepada ormas untuk beraktivitas. Namun, ia mengingatkan bahwa negara ini punya aturan.

"Apakah aktivitas politik, aktivitas sosial, aktivitas agama, atau kemanusiaan, dan lainnya," kata Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Wiranto mengatakan, keseimbangan akan terganggu jika salah satu pihak berjalan tak sesuai aturan. "Jangan sampai diartikan kebebasan seluas-luasnya," tambah Wiranto.

Wiranto yang berada di pemerintahan saat reformasi 1998 paham perkembangan demokrasi di Indonesia. Pengalaman itu ia manfaatkan sekarang.

Mantan Panglima TNI ini mengimbau seluruh pihak menjaga budaya demokrasi agar tak mengganggu kehidupan bernegara. Ia pun meminta seluruh pihak tak saling mencaci, menghina, dan menciderai demokrasi.

"Demokrasi baru disadari pada wilayah pemilu, di mana ada hiruk pikuk demokrasi saling mencekam, menista, memalak. Itu buka wajah demokrasi sebenarnya," jelas Wiranto.

Pemerintah menjajaki revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk menindak ormas yang melanggar aturan dan anti-Pancasila. Pemerintah akan memantau aktivitas dan mencermati ideologi ormas.


(TRK)