DPR RI Dorong Asia Selesaikan Krisis Rohingya

   •    Rabu, 04 Oct 2017 06:42 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
DPR RI Dorong Asia Selesaikan Krisis Rohingya
Pengungsi Rohingya/ANT/Irsan Mulyadi

Metrotvnews.com, Kamboja: Delegasi DPR RI mendorong parlemen se-Asia mendukung upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Hal tersebut disampaikan pada sidang Dewan Eksekutif Pertama Perkumpulan Parlemen Asia (APA) di Phnom Penh, Kamboja, pada 2-3 Oktober 2017.

Sidang membahas 24 konsep resolusi yang menyoroti berbagai isu yang menjadi perhatian bersama anggota APA. Menurut Ketua Delegasi DPR RI Rofi Munawar, pertemuan di Kamboja itu sangat strategis terutama untuk menyampaikan posisi Indonesia dalam menghadapi beragam isu yang tengah terjadi di Asia, seperti isu Rohingya.

"Delegasi Indonesia hadir di sini untuk menegaskan posisi Indonesia dalam banyak isu termasuk masalah krisis kemanusiaan di wilayah Rakhine," ujar politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) tersebut seperti dilansir Media Indonesia, Rabu 4 Oktober 2017.

Rofi mengatakan, Indonesia bersama delegasi Turki dan Iran mendukung penuh pembahasan konsep resolusi terkait Rohingya. Indonesia mengajukan hal-hal strategis dalam resolusi tersebut.

"Delegasi Indonesia mendorong agar draf resolusi terkait Rohingya memandatkan Formula 4+1. Kita berharap formula tersebut dapat menjadi konsensus Parlemen Asia untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine," papar Rofi.

Anggota Komisi VII tersebut menjelaskan, Indonesia juga menekankan agar solusi krisis Rohingya bersifat fundamental dan komprehensif. Penyelesaian termasuk meminta pemerintah Myanmar mengakui Rohingya sebagai warga negara secara konstitusional.

Formula 4+1 terdiri atas empat hal, yakni mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan pentingnya membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, satu elemen lainnya ialah menekankan pentingnya pelaksanaan rekomendasi dari Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan.


(OJE)